Oleh: Dhita Karuniawati
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis yang tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional.
Program ini digagas sebagai langkah konkret pemerintah dalam mengatasi tantangan gizi buruk, stunting, serta ketimpangan sosial di sektor pendidikan. MBG telah menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan pencipta lapangan pekerjaan baru.
Dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan, program MBG dirancang untuk menjawab dua tantangan utama bangsa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini dan menggerakkan roda perekonomian dari level paling bawah, meliputi keluarga dan pelaku usaha kecil.
Dengan memberikan makan bergizi secara gratis kepada siswa-siswi sekolah, pemerintah dapat menciptakan efek domino yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Pemberian makan bergizi gratis di sekolah-sekolah bukan hanya soal bantuan pangan, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia.
Anak-anak yang mendapatkan asupan nutrisi cukup terbukti memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, daya tahan tubuh lebih tinggi, serta tingkat kehadiran di sekolah yang meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Program MBG juga dirancang dengan pendekatan ekonomi inklusif. Pasokan bahan pangan untuk makan bergizi berasal dari petani lokal, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan. Dengan demikian, setiap rupiah yang dialokasikan dalam program ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan pendapatan dan pembukaan peluang usaha.
Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan sayur, buah, daging, dan karbohidrat berkualitas, sekolah-sekolah dapat bermitra langsung dengan koperasi tani atau kelompok tani lokal. Langkah ini terbukti mendorong produksi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Efek dari program MBG terhadap penciptaan lapangan kerja sangat signifikan. Program ini bukan hanya menciptakan pekerjaan di hilir seperti pengolahan dan distribusi makanan, tetapi juga di sektor hulu seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.
Dengan meningkatnya permintaan bahan pangan berkualitas untuk jutaan anak sekolah setiap hari, petani akan terdorong untuk meningkatkan hasil panen dan memperluas lahan garapan.
Demikian pula peternak akan meningkatkan produksi telur, susu, dan daging, sementara nelayan akan fokus pada hasil tangkapan yang memenuhi standar kualitas gizi.
Seluruh rantai pasok mulai dari produsen bahan baku, pengolah makanan, logistik, hingga pengawasan mutu, membutuhkan tenaga kerja baru. Pemerintah memperkirakan bahwa jika program MBG diterapkan secara nasional dan berkelanjutan, potensi penciptaan lapangan kerja bisa mencapai ratusan ribu, terutama di pedesaan dan wilayah tertinggal.
Program MBG yang dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 telah menyerap sekitar 68 ribu tenaga kerja di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Mayoritas pekerjanya adalah ibu rumah tangga.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan lebih dari 60 persen tenaga kerja yang terserap dalam program MBG merupakan ibu-ibu berusia 30 hingga 50 tahun. Sebagian besar dari mereka sebelumnya merupakan ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap. Kini, melalui program ini, mereka memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp 2 juta per bulan.
Dadan mencatat, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, saat ini program MBG telah menjangkau 4,97 juta penerima manfaat. Program tersebut telah berjalan di seluruh 38 provinsi dengan total 1.785 SPPG aktif.
Dadan juga menegaskan seluruh kepala SPPG kini telah menerima pembayaran secara rutin setiap bulan.
Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran kini berjalan lancar dan rutin di seluruh wilayah. Saat ini pengelolaan keuangan program tersebut sudah lebih tertib, dengan sistem pencairan dana ke SPPG melalui virtual account sebelum kegiatan operasional dimulai. Ini dilakukan agar mitra tidak perlu menunggu reimburs dan bisa langsung menjalankan kegiatan operasional.
Agar program MBG berjalan optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab dalam hal kebijakan, pendanaan, dan standar pelaksanaan, sementara pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam implementasi di lapangan.
Kepala dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan dinas ketahanan pangan di setiap daerah harus bersinergi dalam merancang skema penyediaan makanan yang melibatkan masyarakat lokal. Termasuk dalam pengawasan kualitas gizi, pelatihan pelaku usaha makanan, dan evaluasi dampak program terhadap anak-anak sekolah. Pemerintah juga aktif melibatkan organisasi masyarakat, koperasi, dan lembaga pendidikan vokasi untuk memperluas dampak MBG.
Program MBG adalah contoh nyata bahwa kebijakan sosial bisa menjadi stimulus ekonomi yang kuat. Tidak hanya mengentaskan anak-anak dari ancaman gizi buruk dan meningkatkan kualitas pendidikan, MBG juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi baru yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen kuat pemerintah dalam perencanaan dan pelibatan masyarakat secara menyeluruh, MBG berpotensi menjadi program unggulan nasional yang tidak hanya meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi dari bawah. Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi sebuah strategi pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berdaya saing.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia
