Palangka Raya, JurnalBorneo.co.id – Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Palangka Raya menanggapi isu yang hangat di masyarakat yaitu rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi per 1 September 2022, dengan dalih subsidi menambah beban APBN.
“Pandangan kami, langkah menghapus subsidi BBM dengan dalih beban APBN yang sudah terlampau berat sangat tidak logis. Kebijakan ini justru akan menambah penderitaan masyarakat yang selama dua tahun terakhir berjuang melawan pandemi
Covid 19,” tegas Ardi Apriyansah (Ketum PD KAMMI Palangka Raya), Rabu (31/8/2022).
Menurut Ardi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada kenaikan harga-
harga barang karena biaya transportasi mengalami kenaikan. Dan pastinya akan memperparah kondisi masyarakat menengah ke bawah, yang sudah dihadapi oleh
lonjakan harga pangan selama beberapa bulan terakhir.
“Pemerintah harusnya menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat
menengah kebawah dengan memprioritaskan pengalokasian APBN untuk kebijakan yang secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.
Adapun Sikap tegas KAMMI Palangka Raya terhadap kenaikkan harga BBM sebagai berikut:
1. Menolak Tegas Atas Rencana Pemerintah Untuk Menaikkan Harga BBM Bersubsidi
2. Mendesak Pemerintah Mengendalikan Harga Barang-Barang Pokok
3. Meminta Kepada Pemerintah Untuk Fokus Melakukan Pemulihan Ekonomi Rakyat. (Shah/ red)
