Palangka Raya, JurnalBorneo.co.id – Mantan Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar divonis 3 tahun penjara dalam kasus korupsi dana penyertaan modal dari Pemkab Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Agrotama Mandiri yang bekerjasama dengan PT Aleta Danamas dalam penjualan tiket pesawat tahun 2009.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang diketuai oleh Muhammad Ramdes menjatuhkan vonis tersebut pada Kamis (2/1/2025) siang. Selain hukuman penjara, Ujang juga diwajibkan membayar uang denda sebesar Rp50 juta. Jika Ujang tidak mampu membayar maka diganti hukuman (subsidair) 1 bulan penjara.
Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang meminta hukuman 7 tahun dan enam bulan atau 7,5 tahun penjara. Ujang Iskandar juga dituntut untuk membayar uang denda sebesar Rp200 juta subsider dengan penjara 6 bulan.
Majelis Hakim menilai Ujang tidak terbukti secara sah dan meyakin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan primair jaksa yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Ujang hanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakin secara bersama melakukan korupsi sebagaimana dakwaan subsidair jaksa yakni Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ujang Iskandar dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sejumlah Rp50 juta subsidair 1 bulan penjara,” kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Ramdes.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyampaikan beberapa hal yang meringankan yakni terdakwa Ujang Iskandar tidak pernah dihukum dan memiliki keluarga. Sedangkan hal yang memberatkan, Ujang tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Meski terlihat menahan sedih dan kecewa, Ujang Iskandar menyatakan akan memamfaatkan waktu selama 7 hari untuk pikir-pikir merespon putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menghukumnya dengan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp50 juta.
“Setelah kami pertimbangkan Majelis Hakim, baik terdakwa maupun penasihat hukum menyatakan pikir-pikir,” kata penasihat hukum, Rahmadi G. Lentam kepada majelis hakim seusai melakukan perundingan singkat dengan terdakwa Ujang Iskandar.
Menanggapi putusan tersebut, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalteng menyatakan menghormati keputusan majelis hakim. Jaksa Penuntut Umum memiliki waktu 7 hari untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.
“Kami akan pikir-pikir yang mulia,” kata Jaksa Penuntut Umum, I Wayan Suryawan.
“Karena kedua-dua menyatakan pikir-pikir maka putusan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap ya. Demikian sidang ini,” tegas Ketua Ketua Majelis Hakim Muhammad Ramdes sembari mengetuk palu sebanyak tiga kali. (fer)
