PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id – Wakil Gubernur, H. Edy Pratowo, membuka Workshop Regional Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalteng, Kamis (26/10/2023).
Kegiatan ini digelar sebagai upaya membina desa dalam pengelolaan keuangan desa, yang berhubungan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan bagi desa.
Undang-Undang Desa yang memberikan otonomi seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pemerintah desa, telah memunculkan desa yang begitu maju dengan berbagai inovasinya, tetapi di sisi lain masih ada desa yang belum mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan baik.
“Hal ini memerlukan upaya massif untuk dapat menularkan inovasi dari desa-desa yang maju ke desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Wagub dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya.
Lebih lanjut diterangkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong dan mengawal pembangunan desa untuk mewujudkan desa yang berkembang dan mandiri. Tahun 2023, terdapat 1.432 desa di Kalimantan tengah yang telah menerima dana desa bersumber dari APBN.
“Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa aturan yang harus diketahui dan dilaksanakan bersama, baik sebagai instansi pendamping, pembina, pengawas, terutama kepada desa sebagai pengguna dana tersebut sehingga transparan dan akuntabel,” jelas Wagub.
Wagub juga menekankan pentingnya sinergitas pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah khususnya terkait percepatan penurunan stunting, program ketahanan pangan dan program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Melalui workshop ini, diharapkan dapat terwujud sinergitas dan kolaborasi antarpihak yang memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan desa di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Workshop diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Camat, perwakilan desa dan pendamping lokal desa se-Kalteng.
Turut hadir secara langsung, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Ari Setiono, Kepala Seksi Upaya Hukum Luas Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi KalimantanTengah Moh. Iqbal Fatoni, serta hadir secara daringnPlt. Deputi PPWPB/ Staf Ahli Bidang Penguatan Stabilitas Politik dan Pemerintahan, Sarni Paskah Daeli dan Direktur Dana Desa,Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Jaka Sucipta. (red)
