Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pembahasan tentang Antisipasi dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2024.
Rapat koordinasi Karhula dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Kamis (14/3/2024).
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto.
Dalam arahannya, Menko Polhukam mengapreasi semua pihak atas kerja keras dalam penanggulangan karhutla di berbagai daerah.
“Berkat kinerja yang sinergis oleh para pihak, kita bisa menekan luas karhutla yang signifikan dari tahun ke tahun”, tutur Menko Polhukam.
Disampaikan Menko Polhukam, pada tahun 2023 lalu, Indonesia kembali mengalami siklus iklim empat tahun sekali yaitu El Nino yang menimbulkan kekeringan dan peningkatan karhutla di Indonesia dan intensitas El Nino tahun 2023 lebih kuat dibanding El Nino tahun 2019. Penurunan luas karhutla jika dibandingkan tahun 2019 seluas 488.065 ha atau 29,59%. Pada tahun 2023, sebagaimana yang dilaporkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), area karhutla di beberapa provinsi rawan cukup tinggi. Provinsi yang menempati top 5 (lima) terbesar di wilayah Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
Lebih lanjut disampaikan berdasarkan laporan dari BMKG bahwa El Nino dalam skala moderat masih bertahan di Bulan Maret 2024. Indeks ENSO diprediksi turun secara secara gradual menuju Netral pada April 2024. Sementara itu, IOD Netral diprediksi terus bertahan pada semester satu tahun 2024.
“Tahun 2024 adalah tahun politik dimana kita menyelenggarakan dua pesta demokrasi yaitu Pilpres dan Pileg pada 14 Februari 2024 lalu pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Tahapan Pilpres dan Pileg tentunya akan bersamaan waktunya dengan musim kemarau yang tentunya potensi karhutla sangat penting sehingga kami minta semua daerah tetap siap siaga dan meningkatkan usahanya untuk melakukan penanggulangan karhutla”, tegas Hadi Tjahjanto.
Ia meminta kepada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Panglima TNI/ Kapolri/ Kepala Daerah, Pangdam, Danrem, Kapolda dan stakeholders perusahaan serta masyarakat untuk saling meningkatkan kerjasama, saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan karhutla sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan serta untuk menindaklanjuti secara efektif hasil monitoring peringatan karhutla.
“Informasikan dan edukasi masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama. Lakukan kampanye pencegahan, larangan membakar melalui maklumat instansi terkait dan komunikasi masyarakat melalui media penyuluhan, pameran, edukasi anak sekolah, dan berbagai langkah penyuluhan dan pendidikan masyarakat lainnya yang perlu terus ditingkatkan”, pungkasnya.
Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo dalam paparannya menyampaikan Pemprov Kalteng bersama Forkopimda berkomitmen untuk terus memperkuat upaya-upaya pengendalian karhutla, agar tidak menjadi bencana bagi masyarakat Kalteng.
Disampaikan Wagub, upaya pengendalian karhutla di Kalteng terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun, termasuk saat terjadi fenomena el nino. Hal ini dapat dilihat dari indikator penurunan luas karhutla, dampak kabut asap untuk aktivitas masyarakat, kesehatan, dan penerbangan.
“Pasca tahun 2015, luas karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Tahun 2019 turun 266.084 hektare atau 45,58 persen dibanding 2015, kemudian 2023 menurun 151.853 hektare atau 47,79 persen dibanding 2019”, jelas Wagub.
“Keberhasilan pengendalian karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah itu tentu bisa dicapai berkat arahan dan dukungan dari Pemerintah Pusat, salah satunya melalui penerbitan Inpres Nomor 3 Tahun 2020, yang secara konsisten kami tindaklanjuti bersama Forkopimda untuk penanggulangan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah”, imbuhnya.
Lebih lanjut disampaikan, kesiapan dan strategi menghadapi Karhutla Tahun 2024 yaitu melalui DBH-DR sebesar Rp 211 Miliar dan BTT sebesar Rp 150 Miliar, pemantapan personel dengan potensi 9.784 orang, dan pembinaan masyarakat terus dilakukan sebagai bagian potensi personil penanggulangan karhutla. Kemudian, pemantapan sarpras dengan penyediaan sarpras utama karhutla di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, KPH, Kecamatan dan MPA. Pemprov Kalteng juga terus melaksanakan hibah sarpras karhutla ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan bansos ke masyarakat.
Strategi utama yang disiapkan untuk menghadapi karhutla tahun 2024, yaitu Mengoptimalkan fungsi Satgas Pengendali Karhutla dan Posko Krisis Karhutla Prov. Kalteng, aktivasi 75 Posko Dalkarhutla pada 18 KPH dan 35 Pos Lapangan pada Kecamatan Prioritas, menetapkan Status Siaga Darurat dan Aktivasi Posko Penanganan Darurat Bencana Karhutla peningkatan Personil Pemadaman Darat Pada Wilayah Prioritas atau Ring Satu serta Pelaksanaan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), Patroli Udara, dan Waterbombing.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mohon dukungan operasi TMC, Patroli Udara, dan Waterbombing untuk memperkuat dan menjangkau wilayah-wilayah karhutla yang jauh atau sulit (remote area)”, pungkasnya.
Rakor dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri PAN RB, Menteri Keuangan, Panglima TNI, dan Kapolri, serta Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir daring atau yang mewakili. Hadir juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala BMKG, Kepala BRGM, dan Plt. Kepala BKN, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) Kementerian/Lembaga terkait serta Gubernur dan Pj. Gubernur beserta Forkopimda se-Indonesia. Hadir juga mendampingi Wagub yakni Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining dan Kalaksa BPBPK Kalteng Ahmad Toyib. (red)
