PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Kerja Bersama Kementerian Dalam Negeri dalam rangka evaluasi program strategis kegiatan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dihadiri secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalteng, Senin (24/1). Rapat ini diikuti oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD se-Indonesia.
Raker ini dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Muhammad Tito Karnavian.
Hadir sebagai narasumber Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas.
Mengawali sambutannya, Tito mengatakan Raker ini berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Karena beberapa waktu yang lalu ada beberapa kolega dalam tahun 2022 terkena masalah hukum antara lain OTT KPK.
Perlu menjadi perhatian karena selain juga akan berdampak kepada individu yang bersangkutan tetapi juga kepada sistem Pemerintahan. Termasuk kepercayaan publik kepada pemerintah baik pusat maupun di daerah daerah.
“Saya sangat yakin banyak sekali kepala daerah yang berprestasi yang telah melakukan kinerja sangat baik namun apapun juga masalah-masalah hukum yang dalam bulan ini ditangani oleh penegak hukum khusus KPK Ini akan berdampak pada kepercayaan publik pada sistem pemerintahan”, jelas Tito.
Lebih lanjut Tito mengatakan, sistem pemerintahan adalah tulang punggung eksistensi, berjalannya administrasi Pemerintahan dan administrasi Kenegaraan.
Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri juga menyampaikan tidak ingin negara Indonesia terpelosok dan terjerembab di dalam praktek-praktek korupsi yang akhirnya akan gagal mewujudkan tujuan negara.
“Karena ini merupakan common interest bersama sebagai anak bangsa bahwa kita diikat dalam satu semangat yaitu semangat mewujudkan tujuan negara’, tutur Firli.
Tujuan negara dimana didalam alinea ke-4 UUD 1945 disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
“Saya kira ini adalah yang mengikat semangat kita komitmen kita berbakti kepada negeri berkarya untuk bangsa”, imbuhnya.
Firli Bahuri mengingatkan kembali tentang peran sesama anak bangsa. Pertama, tentu kita ingin mewujudkan tujuan negara.
Kedua, bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih kita di dalam keselamatan seluruh anak bangsa terkait dengan alinea ke-4 UUD 1945.
Ketiga, tidak ada satu orang pun yang bisa dilepaskan perannya dalam rangka mewujudkan tujuan negara.
“Rekan-rekan kepala daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota memiliki peran penting di dalam mensukseskan program-program nasional pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan negara tadi”,tambahnya.
“Yang pertama saya ingatkan kembali jati diri sebagai Kepala Daerah adalah mewujudkan tujuan negara. Siapapun dia, dari partai politik apapun dia, apapun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama. Yang kedua saya sampaikan kembali bahwa tujuan dan tugas perangkat Kepala Daerah menjamin stabilitas politik dan keamanan. Karena tidak akan pernah program-program Pemerintah baik nasional maupun daerah bisa terwujud tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dan terjamin”, tandas Firli.
Hadir mendampingi Wagub, Wakil Ketua DPRD Abdul Razak, Pj. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H.M. Katma. F. Dirun, Inspektur Prov. Kalteng Saring, Kepala Bapeddalitbang H. Kaspinor, dan Plt. Karo Ekonomi Said Salim. (red)
