Palangka Raya, Jurnalborneo.co.id – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Hatir Sata Tarigan berharap pemerintah kota tidak menjadikan adanya pemangkasan anggaran berupa transfer ke daerah (TKD) menjadi penghambat pembangunan.
“Tentu kami juga prihatin atas adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung ke daerah, termasuk Kota Palangka Raya,” katanya, Jumat (26/9/25).
Dia menjelaskan, kondisi ini tidak hanya dialami Kota Palangka Raya saja, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia.
Dengan adanya pemotongan tersebut membuat daerah harus kembali menyesuaikan berbagai program yang sebelumnya sudah direncanakan.
Ia menegaskan, dampak pemotongan anggaran itu cukup terasa, terutama pada program-program pembangunan.
Sejumlah agenda yang sebelumnya masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah terpaksa ditunda bahkan dibatalkan.tim
