Palangka Raya, JurnalBorneo.co.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng H. Nuryakin memimpin rapat Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DR) tahun 2022 serta hasil kegiatan operasi Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang di Ruang Bajakah Komplek Kantor Gubernur, Sabtu (1/10/2022).
Pada kesempatan tersebut Sekda mengatakan bahwa kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang ini harus rutin dilaksanakan. “Kita harus standby dan memonitor turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Nuryakin juga menyebut rencananya Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran akan meninjau langsung kegiatan Pasar Murah dan Pasar Penyeimbang di Kapuas, Pulang Pisau dan DAS Barito dalam waktu dekat.
“Kita harus aktifkan Satgas Pangan. Semua kegiatan ini harus dikoordinasikan ulang dengan Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak ada masalah di kemudian hari,” imbuhnya.
Sekda berharap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi bisa terus dimaksimalkan. “Kita perlu bikin Kerangka Acuan Kerja (KAK) nya biar kita tahu kegiatan ini tujuannya untuk apa,” jelasnya.
Sementara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung saat diwawancarai Tim MMC menyatakan 30 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) DR bisa digunakan untuk hal lain, salah satunya untuk penanganan inflasi. Namun demikian, penggunaan dana tersebut tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku.
“Pada saat inflasi ini kita juga menyiapkan opsi-opsi untuk didanai dari DAK DR ini. Kita akan lanjutkan di hari Senin nanti secara teknisnya berapa kebutuhan yang dibutuhkan untuk penanganan inflasi dari dana DAK DR itu,” ujarnya singkat.
Turut hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko dan Kepala Perangkat Daerah terkait. (Red).
