JAKARTA, JurnalBorneo.co.id – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menyidangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat udara pada PT. Garuda Indonesia (persero) Tbk. tahun 2011-2021.
Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi mahkota dihadiri juga oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (18/11/2022) sore.
“Dua orang yang hadir sebagai saksi mahkota adalah Setijo Awibowo dan Agus Wahjudo yang diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa Albert Burhan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Ketut Sumedana di Jakarta, Sabtu (19/11/2022) pagi.
Berikut keterangan pada pokoknya keduanya:
Membenarkan bahwa tim pengadaan pesawat Sub-100 seater yang terdiri dari Setijo Awibowo dan Agus Wahjudo, dalam rapat Board of Directors (BOD) mendapat arahan dari Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. saat itu agar tim pengadaan hanya menggunakan kriteria ekonomi dalam melakukan pemilihan armada pesawat yang bertujuan untuk memenangkan pesawat Bombardier CRJ-1000.
Membenarkan bahwa tanpa ada penetapan dan persetujuan perubahan kriteria dari BOD, Setijo Awibowo dan Agus Wahjudo selaku tim pengadaan pesawat Sub-100 seater telah melakukan perubahan 5 kriteria dari yang telah ditetapkan BOD sebelumnya menjadi hanya menggunakan kriteria ekonomi dalam pemilihan pesawat.
Hingga akhirnya pada rapat ke-4 BOD, tim pengadaan mengusulkan Bombardier CRJ-1000 sebagai pemenang pada pemilihan pesawat Sub-100 seater dan akhirnya diputuskan oleh Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. saat itu untuk memilih membeli pesawat Bombardier CRJ-1000 daripada Embraer.
Setijo Awibowo dan Agus Wahjudo sebagai anggota tim pengadaan pesawat turbo propeller ATR 72-600 diminta untuk menandatangani semua dokumen administrasi pengadaan pesawat setelah pengadaan selesai dilakukan, sehingga saksi sebagai anggota tim pengadaan tidak pernah mengikuti proses pengadaan tersebut.
Pengadaan pesawat turbo propeller ATR 72-600 pada 2012 telah dilakukan sebelum kegiatan masuk dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Citilink Indonesia pada 2012.
Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin (21/11/2022) pukul 16:00 WIB dengan agenda pemeriksaan terdakwa. (Puspenkum Kejagung/red).
