PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Palangka Raya menekankan pentingnya penguatan sistem mitigasi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengurangan Risiko Bencana.
Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim, menyampaikan bahwa penanganan bencana harus dirancang secara sistematis, tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga melalui langkah mitigasi yang matang dan berkelanjutan.
“Penanganan bencana harus dirancang secara sistematis, tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga melalui langkah mitigasi yang matang dan berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Menurutnya, penguatan upaya penanggulangan bencana perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Pendekatan kebencanaan juga harus mengedepankan strategi preventif jangka panjang agar kesiapsiagaan daerah semakin optimal.
Selain itu, Fraksi PAN menyoroti pentingnya kejelasan peran lintas sektor dalam penanganan bencana. Hal ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan saat pelaksanaan di lapangan.
“Koordinasi antarinstansi harus diatur secara tegas dalam Raperda agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” jelasnya.
Fraksi PAN juga menekankan bahwa kesiapan fiskal menjadi aspek krusial dalam mendukung implementasi kebijakan kebencanaan.
“Tanpa dukungan anggaran yang memadai dan terencana, program mitigasi bencana akan sulit berjalan optimal serta tidak memberikan hasil maksimal,” pungkasnya. (Red)
