MUARA TEWEH, jurnalborneo.co.id – Banyak masyarakat yang mengeluhkan masih mahal dan langkanya gas elpiji bersubsidi, yang sampai dengan hingga saat ini pihak dari Pemerintah Kabupaten barito Utara, masih belum bisa menerapkan harga eceran tertinggi (HET) yang telah diterbitkan keputusannya sejak tahun 2021 lalu.
Hal itu terbukti harga jual elpiji bersubsidi masih tinggi dan bahkan lebih tinggi dari harga HET yang ditetapkan pemerintah.
Sementara pihak dari warga pun sudah lama mengeluhkan hal-hal tersebut, namun tampaknya pihak dari pemerintah daerah belum juga melakukan tindakan tegas di kalangan pasaran.
Sementara yang terbaru meski sudah ada tim satgas dibentuk tiga tahun lalu, kini justru Bupati Nadalsyah justru akan membentuk tim baru lagi untuk penertibannya.
Salah satu anggota dewan DPRD Barito Utara menanggapi hal tersebut dengan berharap, agar pemerintah daerah maksimal dalam menangani kelangkaan dan mahalnya gas bersubsidi tiga kilogram tersebut.
“Kita minta pihak dari pemerintah daerah dan jajarannya untuk bisa mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat tersebut, terutama yang saat ini sedang terjadi berupa mahalnya gas dan langka juga,” ucap H. Benny Siswanto, S.Sos yang juga ketua Fraksi PKB DPRD Barito Utara tersebut pada Selasa (4/4/2023) sore.
Sambungnya lagi, pemerintah perlu tegas dan serius dalam menanganinya terkait dengan keluhan dari masyarakat tersebut. Karena bagaimanapun juga, hal itu berkaitan dengan ekonomi masyarakat juga dalam hal pengeluaran dapur.
“Jadi tegas saja kalau memang ada yang bermain atau memainkan gas elpiji tersebut, kapan perlu cabut ijinnya dan rajia saja,” tukasnya. (red)
