PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id — Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Prov. Kalteng), Sri Suwanto, memimpin rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Kalteng tahun 2022. Pertemuan ini berlangsung secara hybrid digelar terpusat di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (31/8/2022).
Dalam pertemuan ini, terkait SAKIP di Prov. Kalteng dijelaskan oleh Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Prov. Kalteng Luqman Alhakim.
Disampaikan oleh Luqman Alhakim terdapat beberapa hal yang diharapkan pada tindaklanjut dari hasil evaluasi KemenPAN-RB yaitu pertama, tindaklanjut hasil rekomendasi dan hasil evaluasi SAKIP Prov. Kalteng berkenaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kalteng. Untuk diketahui, RPJMD Prov. Kalteng periode 2021-2026 telah disahkan oleh Perda Nomor 6 tahun 2021 yang ditetapkan bersamaan dengan DPR di Prov. Kalteng. Kedua, berkenaan dengan pemahaman SAKIP, terutama untuk pimpinan.
“Kita telah melaksanakan kegiatan pendampingan RB, sosialisasi dan pembangunan zona integritas pembinaan penyusunan SAKIP di lingkungan Pemprov Kalteng untuk menyamakan persepsi mengenai akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja lebih komprehensif”, tutur Luqman Alhakim.
Ketiga, dalam rangka memperbaiki penjabaran kinerja dari level pemerintah provinsi sampai ke individu yang berpedoman pada kerangka berpikir logis telah dilaksanakan pohon kinerja sesuai dengan RPJMD Prov. Kalteng yang menjadi arahan dalam lima tahun ke depan. Keempat, untuk pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta penggunaan sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian reward dan punishment untuk e-planning dan e-budgeting sudah dilaksanakan tahun 2020.
Kelima, meningkatkan penyajian informasi laporan kinerja pada perangkat daerah yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran. Keenam, untuk mengoptimalkan pelaksanaan informasi terhadap program kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja.
Ketujuh, meningkatkan kualitas evaluasi integritas baik di internal maupun pada pemerintah provinsi sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan SAKIP yang efektif. Terakhir, meningkatkan komitmen Pemprov Kalteng dalam mendorong penerapan SAKIP kepada pemerintah kabupaten/kota.
Sebagai informasi, hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2021 Bappedalitbang Prov. Kalteng tahun 2021 memperoleh nilai sebesar 69,86 dengan kategori B (Baik) dengan interpretastasi akuntabilitas kinerja baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja.
Sedangkan hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 69,78 dengan kategori B (Baik) dengan interprestasi akuntabilitas kinerja baik dan memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi di atas, tahun 2021 mengalami kenaikan penilaian sebesar 0,08 poin.
Hadir di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng diantaranya Inspektur Prov. Kalteng Saring serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (red)
