JAKARTA, Jurnalborneo.co.id — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng, Leonard S. Ampung, didampingi Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng, H. Kaspinor, bersama Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Prov. Kalteng, Yohanna Endang S, serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Prov. Kalteng Masrun Asyrofi, menghadiri Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Berbagai kebijakan terus ditempuh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dan menjadi dasar dalam pembangunan nasional yakni Kebijakan Satu Peta.
Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tentang penting dan strategisnya Kebijakan Satu Peta dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan. Rakernas yang digelar secara terpusat dan hybrid tersebut bertemakan “Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Guna Memperkuat Pembangunan Nasional Berbasis Spasial”.
Sejak diresmikannya Geoportal Kebijakan Satu Peta pada tahun 2018 lalu oleh Presiden Joko Widodo, produk Kebijakan Satu Peta telah dibagipakaikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Pemerintah Daerah.
Saat ini, produk Kebijakan Satu Peta juga telah dimanfaatkan untuk mendukung implementasi berbagai program/kebijakan nasional yang berbasis spasial yang meliputi Online Single Submission (OSS), Reforma Agraria, optimalisasi konektivitas infrastruktur dan pengembangan wilayah, perbaikan kualitas tata ruang, penetapan Lahan Sawah Dilindungi, pengembangan Food Estate, konsolidasi data perkebunan kelapa sawit nasional, dan perbaikan tata kelola penerbitan izin dan hak atas tanah melalui penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang.
“Dari Rakernas ini didorong rencana aksi baik dari berbagai K/L untuk menyelesaikan seluruh hal yang terkait dengan tumpang tindih lahan. Ini menjadi komitmen kita bersama K/L, agar pemutakhiran data geospasial ini menjadi bagian penyelesaian ketidaksesuaian dan pemanfaatan ruang dalam Kebijakan Satu Peta,” kata Menko Airlangga.
Selanjutnya Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pihak semakin dibutuhkan terkait usulan, ide, atau terobosan untuk pemanfaatan informasi geospasial, penyelesaian tumpang tindih, dan pemanfaatan lahan. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo juga memberi arahan tentang pengembangan kebijakan ketersediaan lahan untuk pangan.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga mengapresiasi kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) yang telah menyelesaikan 97% dari 158 peta tematik.
Menko Airlangga juga mengapresiasi penyelenggaraan rangkaian Rakernas Kebijakan Satu Peta yang juga melibatkan para mahasiswa.
Di kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) yang merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang/tumpang tindih lahan.
Hadir juga Menteri ATR/BPN, Menteri PUPR, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Kepala BIG, Gubernur Sulsel, Pj. Gubernur Papua Barat, Pj. Gubernur Aceh, perwakilan Pemprov se-Indonesia, Bupati Kotim, Bupati Paser Penajam Utara, perwakilan Pemkot Baubau, Pemkab Kutai Kertanegara, Pemkab Muara Enim.
Acara ini juga diikuti oleh seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga, asosiasi dan lembaga masyarakat, mitra pembangunan (World Bank, World Rescue Institute), Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS)/Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) pada PTN di Indonesia, serta Forum Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta.
Dalam Rakernas tersebut juga diselenggarakan Forum Menteri, yang menghadirkan Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian dan perwakilan Mendagri (Dirjen Bina Adm Kewilayahan) guna membahas pelaksanaan Kebijakan Satu Peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. Selain itu juga digelar Diskusi Panel dengan menghadirkan Gubernur Sulsel, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM dan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo.
Pada Rakernas ini juga diagendakan acara Forum Muda Berbicara Kebijakan Satu Peta, yang diwakili oleh Forum Mahasiswa PTN/PTS bersama Menko Perekonomian. (Red)
