Palangka Raya, jurnalborneo.co.id — Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pro. Kalteng, Sri Widanarni, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (7/8/2023).
Dalam arahannya Tito menyampaikan inflasi di angka 3% cukup stabil, karena angka ini bisa diterima oleh konsumen masyarakat, dengan adanya ketersediaan barang dan jasa, serta keterjangkauan harganya. Di samping itu, juga bisa diterima oleh para produsen, petani, nelayan, dan lain-lain.
“Jika bisa diturunkan lagi ke angka 2% akan lebih baik, karena akan menurunkan beban dan biaya hidup masyarakat secara luas,” katanya.
Tito menyebut, produk dalam negeri khususnya beras, harus diperhatikan stoknya mengingat puncak HP kekeringan terjadi di bulan Agustus hingga Oktober 2023.
“Sebagai dampak dari El Nino dan situasi yang global, dimana rantai supply terutama gandum, beras, bawang putih, yang relatif banyak mengandalkan impor, maka kita harus betul-betul waspada terutama di daerah-daerah. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota harus mengecek ketersediaan beras di distributor atau gudang Bulog,” imbuhnya.
Tito mengimbau agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar mengambil langkah-langkah antisipasi agar stok beras bisa tercukupi di tiap daerah.
Berdasarkan prediksi ramalan cuaca oleh BMKG dua minggu lalu, sebagian wilayah sudah mengalami kekeringan dan tidak ada hujan sama sekali.
“Untuk itu, kita harus cek daerah mana yang kekurangan air dan kekeringan yang bisa mempengaruhi produksi pangan di daerah tersebut. Kita harus mengupayakan langkah-langkah untuk mencukupi kebutuhan air dan juga stok beras. Kuncinya adalah pada stok dan monitoring,” sebutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini dalam paparannya menyampaikan inflasi nasional pada bulan Juli 2023 turun menjadi 3,08% (y-o-y), dimana pada bulan Juni inflasi nasional berada di angka 3,52% (y-o-y).
“Inflasi bulanan komponen harga bergejolak pada Juli 2023 lebih rendah dibanding inflasi bulan lalu, bahkan terendah selama tahun 2023. Tekanan inflasi tahunan komponen harga bergejolak terus menurun dalam beberapa bulan terakhir hingga mengalami deflasi pada Juli 2023,” jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, memasuki minggu I Agustus 2023, sebagian besar komoditas mengalami penurunan harga dibandingkan dengan Juli 2023.
“Hal ini membuat mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH),” ungkapnya.
Ketika berbincang dengan Tim MMC Kalteng usai Rakor, Sri Widanarni mengatakan inflasi di Kalteng masih relatif aman dan stabil, meskipun di Kabupaten Kotawaringin Timur ada inflasi 0,26%.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk upaya penanganan inflasi di Kotim, nanti ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan seperti pasar murah, dan lain-lain. Tetapi nanti kita akan lihat dulu di komoditas apa inflasi yang terjadi di sana, sehingga bisa dilakukan intervensi,” tukasnya.
Turut hadir mendampingi Sri Widanarni, Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, perwakilan Unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nyoto Suwignyo, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Dirjen Holtikuktura Kementerian Pertanian Andi Muhammad Idil Fitri, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Sesjamdatun Raden Febrytrianto, perwakilan dari Mabes TNI Jayusman, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (Red)
