Muara Teweh–jurnalborneo.co.id
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan pentingnya kerja tim yang solid dalam menjalankan roda pemerintahan.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) awal Tahun 2026 di Arena Tiara Batara, Muara Teweh, pada Jumat, 2 Januari 2025.
Selain itu ia menekankan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bukanlah sosok “Superman” atau “Superboy” yang dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh aparatur pemerintah daerah.
“Pemerintahan ini hanya akan berjalan baik jika kita bekerja sebagai satu tim yang solid. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, mustahil kami dapat menjalankan amanah ini dengan baik,” tegas bupati.
Ia meminta seluruh pejabat struktural Eselon II, III, dan IV untuk membangun tim kerja yang kuat, tertata, dan profesional. Selain itu, Bupati menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar melakukan pemetaan dan penataan ASN secara objektif, termasuk redistribusi pegawai dari OPD yang kelebihan personel ke OPD yang masih kekurangan tenaga.
Menurutnya, ASN teknis harus ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya. Ia mencontohkan langkah awal yang telah dilakukan dengan mengembalikan pegawai teknis yang penugasannya tidak jelas ke OPD teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Shalahuddin juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Utara harus dibangun tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang apa pun.
“Kita semua adalah nasionalis. Kita bekerja semata-mata untuk kepentingan daerah dan masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengungkapkan tiga permasalahan krusial yang harus segera dibenahi, dengan target perubahan mulai terlihat dalam tiga bulan dan hasil nyata dalam enam bulan ke depan.
Permasalahan pertama adalah rendahnya penyerapan anggaran. Ia menyebutkan bahwa rata-rata penyerapan anggaran OPD dan kecamatan masih berada di kisaran 71 persen, jauh dari target ideal 95–98 persen di akhir tahun anggaran.
Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya disiplin, rendahnya etos kerja, serta kurangnya strategi dan perencanaan yang matang.
Permasalahan kedua adalah opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurutnya, Kabupaten Barito Utara seharusnya mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) apabila seluruh perangkat daerah bekerja secara sungguh-sungguh dan konsisten.
Sementara itu, permasalahan ketiga adalah rendahnya Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD/MCP KPK) yang dinilai masih termasuk terendah di Kalimantan Tengah.
Bupati juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut merupakan peringatan serius dan berpotensi menimbulkan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila tidak segera dibenahi.
“Saya minta seluruh ASN, khususnya yang menangani kegiatan fisik dan keuangan, bekerja sesuai aturan, transparan, dan akuntabel. Tidak ada toleransi terhadap penyimpangan,” tegasnya.
Melalui apel gabungan ini, Bupati berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.(red)
