PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id – Wakil Ketua I DPRD Palangka Raya, Wahid Yusuf, mengatakan, pentingnya pemerintah kota setempat melalui dinas terkaitnya, untuk mengoptimalkan pendataan terhadap cagar budaya yang ada.
“Langkah konkret dilakukannya pendataan cagar budaya itu yakni mewujudkan payung hukum guna memperkuat upaya pelestarian dan melindungi keberadaan cagar budaya itu sendiri,” katanya, Selasa (9/5/2023).
Wahid mencontohkan cagar budaya Batu Banama di Tangkiling Kecamatan Bukit Batu, lalu Sapundu di Kecamatan Rakumpit serta cagar budaya lainnya yang tersebar di Kota Palangka Raya, memerlukan perlindungan dan harus dijaga dengan payung hukum.
“Karena itu terkait cagar budaya ini kami masukkan dalam poin rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap LKPJ wali kota, yang kami sampaikan kepada Pemko Palangka Raya saat paripurna yang lalu,” tambahnya.
Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, pentingnya pendataan cagar budaya ini selain menjadi dasar dibuatnya payung hukum, di satu sisi semua cagar budaya harus menjadi aset daerah yang harus dilindungi.
“Kota Palangka Raya inikan tidak ada sumber tambang atau batu bara. Nah ke depan, cagar budaya yang telah memiliki payung hukum diharapkan dapat bermanfaat. Terutama menjadi wisata budaya dan wisata sejarah yang mampu berkontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekitar cagar budaya,” harap Wahid.
Karena itulah imbuh dia, cagar budaya harus dijaga dan dipelihara dengan tidak menghilangkan keasliannya. Sementara perlunya payung hukum betujuan melindungi cagar budaya dari penggusuran, perusakan, pencurian dan lain-lain. (im/red)
