MUARA TEWEH, jurnalborneo.co.id — Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Surianor mengapresiasi Desa Lemo II, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang mengikuti lomba desa di tingkat provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023.
“Pelaksanaan lomba desa yang diwakili oleh Desa Lemo II telah dilaksanakan penilaian beberapa hari lalu oleh tim penilai Provinsi Kalteng. Dan pada intinya kita dari DPRD Barito Utara sangat mengapresiasi dan mendorong kegiatan itu,” kata Surianor pada Selasa (20/6/2023).
Kenapa kita sangat mendorong sekali kegiatan tersebut kata dia, karena lomba desa itu dapat membuat dan mengontrol kegiatan desa baik dari segi administrasi desa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut dengan desa.
“Nantinya desa tersebut bersemangat untuk bisa melaksanakan ataupun mendisiplinkan dalam pemerintahan desanya sendiri seperti tertib administrasi dan kita harapkan dalam lomba desa tingkat provinsi Kalteng ini Desa Lemo II menjadi desa terbaik,” kata Suriannor, legislator Partai Demokrat Barito Utara itu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Barito Utara ini juga mengharapkan kepada tim penilai lomba desa, selain melakukan penilaian agar desa yang dinilai tersebut diberikan pembinaan. Apabila dalam penilaian ada kekurangan nantinya dapat diberikan pembinaan.
Dijelaskannya, dalam penilaian lomba desa ini mengacu pada indikator penilaian sesuai ketentuan Permendagri No 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pada lampiran I tentang instrumen pemantauan dan lampiran II instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
Menurutnya, instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yakni, bidang pemerintahan terdiri dari pemerintahan desa, kinerja inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi atau e-government, pelestarian adat dan budaya.
Bidang kewilayahan terdiri dari identitas desa, batas desa/kelurahan, inovasi tanggap dan siaga bencana dan bidang kemasyarakatan terdiri dari partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kapasitas masyarakat juga. (red)
