Palangka Raya, jurnalborneo.co.id — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Asistensi Penyusunan LAKIP dan Penguatan Kinerja Organisasi Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023, bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Kamis (9/11/2023).
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kalteng Suyuti Syamsul mengatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.
Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga dan institusi pemerintah, yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa serta memiliki kinerja yang baik (Good Governance).
“Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga,” bebernya.
Dijelaskan pula, bahwa ini merupakan salah satu upaya untuk menindaklanjuti apa yang menjadi program prioritas pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi ada delapan area perubahan yang akan disasar, dan salah satunya adalah peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Predikat atau penghargaan yang telah kita peroleh ini untuk penilaian LAKIP bukannya goal atau tujuan akhir kita, itu hanya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan akhir kita, yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah,” ungkapnya.
Dinkes Prov. Kalteng Gelar Asistensi Penyusunan LAKIP dan Penguatan Kinerja Organisasi Peserta Pertemuan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penguatan Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan
Lebih lanjut, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah melaksanakan evaluasi SAKIP dan menyusun laporan akuntabilitas serta penilaian kinerja dari semua komponen yang ada. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 8 tahun 2006 perihal pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
“Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil,” imbuhnya.
Adapun penilaian sasaran kinerja meliputi seluruh komponen dari manajemen kinerja yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pengukuran capaian kinerja, serta menindak lanjuti semua rekomendasi yang telah disusun oleh Inspektorat dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Suyuti juga menambahkan, manajemen kinerja merupakan sebuah sistem dimana antara unsur yang satu dengan yang lain saling terkait. Jadi keberhasilan itu bukan ditentukan oleh salah satu bidang saja, akan tetapi sangat ditentukan pula oleh komitmen yang tinggi dari segenap komponen yang ada di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Oleh karenanya, dalam kesempatan ini saya minta kepada semua pejabat administrator, pejabat pengawas dan jajarannya untuk segera melakukan pembenahan, mengambil langkah-langkah korektif pada masing-masing unit kerja sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan evaluasi SAKIP serta reformasi birokrasi bisa segera terwujud,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan ini yakni Sekretaris Dinas Kesehatan Prov Kalteng, Kepala Bidang SDK, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pejabat Pengawas, serta Narasumber dari Inspektorat Kalimantan Tengah. (red)
