PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id — Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng menyelenggarakan kegiatan Ngopi Ngobrol Santuy (NNS) di Cafe Kopi Jos Palangka Raya, Selasa (18/10/2022).
Ketua KPID Kalteng Ilham Busra mengatakan dalam kegiatan NNS ini akan dibahas mengenai salah satu kewajiban KPID dalam rangka mendukung program Pemerintah pusat secara nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“Di dalam salah satu Undang-Undang Cipta Kerja ada pembahasan mengenai Analog Switch Off (ASO). Saya yakin banyak rekan-rekan mahasiswa tidak tahu apa itu ASO, dan malam ini akan disampaikan materi terkait kebijakan tentang ASO ini,” ucapnya.
Ilham juga menyatakan bahwa Pemerintah punya tiga tahapan penerapan ASO, pertama pada 30 April di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau, kedua pada 25 Agustus di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. “Terakhir pada 2 Nopember yang akan dilakukan secara serentak,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kadiskominfosantik) Prov. Kalteng Agus Siswadi pada kesempatan yang sama menjelaskan, ada perubahan kebijakan dari Kementerian Kominfo RI untuk menggunakan system Multiple ASO, yakni penerapan penghentian siaran TV analog yang dilakukan secara terus menerus sampai batas akhir migrasi penyiaran pada 2 Nopember 2022.
“Bantuan Set Top Box (STB) akan diberikan dengan jumlah terbatas, mengingat keterbatasan anggaran di Kementerian Kominfo RI. Untuk wilayah Kalimantan pada tahun 2022 ini, yang mendapat bantuan hanya Kalimantan Selatan, sedangkan wilayah lainnya akan diupayakan bantuan pada tahun berikutnya. Untuk itu, disarankan kepada masyarakat agar mengalihkan TV analog ke siaran TV digital dengan menggunakan STB secara mandiri,” ungkapnya.
Lebih lanjut Agus menyebut masih ada beberapa desa di Kalteng yang blank spot dan desa yang belum bersignal 4G, sehingga adanya ASO ini akan membantu daerah terpencil sebab tidak perlu berlangganan internet dan juga gratis.
“Kita memang masih minim informasi apa itu ASO, tetapi Kalteng siap tidak siap harus siap sebelum bulan Nopember. Terkait dengan infrastruktur, walaupun di daerah sudah Switch Off, kekuatan pemancar juga perlu diperhatikan karena karakter geografis kita berjauhan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga perlu ekstra,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, sehingga diperlukan perluasan akses masyarakat terhadap informasi tersebut, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait siaran TV digital ini.
Beberapa keuntungan yang didapat dengan menggunakan TV digital antara lain kualitas gambar yang lebih bagus dibandingkan dengan TV analog, dan masyarakat di berbagai pelosok nusantara bisa menikmati tayangan beranekaragam yang berkualitas dengan teknologi jernih dan canggih, sehingga akan terjadi pemerataan siaran TV berkualitas di seluruh daerah.
Turut hadir Ketua Komisi I DPRD Prov. Kalteng Freddy Ering, anggota KIPD Kalteng, seluruh Presiden Mahasiswa (Presma) BEM dan Ketua HIMA se-Kalteng. (Red)
