Palangka Raya, jurnalborneo.co.id-Untuk ikut serta dalam mendukung pencegahan terhadap penyebaran covid-19, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) mengembangkan modul digital sebagai sarana untuk perkuliahan dalam jaringan (daring).
Dekan Fisipol UMPR DR HM Yusuf M,AP melalui Kepala Prodi Administrasi Negara Irwani S,sos, Msi di Palangka Raya, belum lama ini, mengatakan, mekanisme perkuliahan sebagaimana dengan rencananya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin melaksanakan tatap muka tahun 2021, pada awal tahun ini ditunda. Meski demikian pihaknya tetap melaksanakan perkuliahan secara daring.
“Tahun lalu kita sudah mencoba mengembangkan modul digital dan pembelajaran digital pada semester ini. Fisipol UMPR sendiri melaksanakan perkuliahan melalui learning management system atau LMS di mana ada, beberapa mata kuliah nanti yang diujicobakan untuk difasilitasi perkuliahan secara online. Dengan system ini, mahasiwa akan terkoordinir secara baik melalui manajemen tersebut,” kata Irwani.
Menurut Irwani, mengingat kondisi pandemi yang juga belum berakhir ini, berbagai macam pihak juga menyiapkan kebijakan-kebijakan terkait dengan berjalannya perkuliahan secara efektif efisien.
Kemudian, ada beberapa yang perlu diperhatikan terkait dengan kebijakan Kementerian yang mungkin dijajaki yakni kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Fisipol UMPR, baru baru ini juga menerima tamu dari PLN, manajer yang ada di PLN Rayon Timur. Insya Allah kita akan melaksanakan kerja sama pemagangan mahasiswa di perusahaan tersebut sebagaimana harapan dari Kemendikbud,” katanya.
Adanya kerja sama perguruan tinggi dengan mitra bukan hanya mitra perguruan tinggi, melainkan juga mitra industri di mana salah satu langkah yang baru dijajaki pada semester ini ada kerja sama dengan OJK ada BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kerjasamanya semacam pemagangan.
“Mereka sanggup untuk menampung mahasiswa kita itu mendampingi bekerja, sehingga nanti siap untuk masuk ke dunia kerja, “ tambah Irwani.
Kemudian ada rencana ke depan Fisipol ini bekerjasama dengan berbagai macam pihak termasuk dengan lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, perwakilan Ombudsman RI dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi mahasiswa di dalam bidang pelayanan publik.
“Kerja sama ini nantinya lebih menekankan, bagaimana kemudian mahasiswa ini bisa melihat melihat secara langsung? Bagaimana sebenarnya proses penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal. Kemudian juga dari apa namanya target dari program yang akan dilaksanakan ini adalah salah satunya juga memberikan pemahaman kepada kawan-kawan mahasiswa ke depan. Bagaimana kemudian mereka juga bisa terlibat dalam proses pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri,” demikian Irwani. ***
