PALANGKA RAYA-jurnalborneo.co.id — Forum Konsultasi Wilayah (FKW) Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) dan Dewan Pengurus Daerah (MPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kalimantan Tengah, Ahad (4/10/2026), menjadi momentum memperkuat konsolidasi kelembagaan dan pembinaan pejabat publik agar berjalan lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan.
Forum tersebut menegaskan satu pesan penting pejabat publik tidak boleh berjalan sendiri, dan organisasi tidak boleh hanya hadir ketika persoalan muncul
Karena itu, diperlukan sistem pembinaan yang menghubungkan struktur partai, lembaga pertimbangan dan pejabat publik dalam satu siklus komunikasi, konsultasi, supervisi, evaluasi dan tindak lanjut.
Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah, Sirajul Rahman, S.Hut., M.I.Kom., mengatakan pembinaan pejabat publik harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas organisasi sekaligus kualitas pengabdian kepada masyarakat.
“Pejabat publik berada di ruang yang langsung bersentuhan dengan pemerintahan dan masyarakat. Karena itu, pengalaman dan dinamika yang mereka hadapi perlu menjadi bagian dari pembelajaran organisasi,” ujar Sirajul.
Menurutnya, pembinaan tidak semestinya hanya dilakukan ketika terdapat persoalan. Pembinaan harus berlangsung secara berkelanjutan agar pejabat publik memiliki ruang untuk berkonsultasi, mendapatkan penguatan nilai dan kebijakan organisasi, sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
Forum juga membahas pentingnya memperjelas hubungan kerja dan pembagian fungsi antara MPW, MPD, struktur eksekutif partai dan unsur terkait lainnya.
Dalam AD/ART PKS 2025, MPD memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap anggota partai yang menjadi pejabat publik di daerahnya. MPD juga menjalankan fungsi pertimbangan, konsultasi, usulan dan supervisi terhadap kebijakan serta program partai.
Ketua MPW PKS Kalteng, Heru Hidayat, M.Pd., menegaskan bahwa fungsi tersebut perlu diterjemahkan menjadi mekanisme kerja yang nyata dan terukur.
“Lembaga pertimbangan jangan hanya hadir ketika ada masalah. Kita perlu membangun sistem yang membuat pembinaan berjalan sejak awal: ada pembekalan, komunikasi, konsultasi, supervisi, evaluasi, rekomendasi hingga tindak lanjut,” kata Heru.
Menurutnya, MPW dan MPD perlu memahami posisi dan fungsi kelembagaannya secara utuh. Koordinasi yang baik akan mencegah terjadinya tumpang tindih sekaligus menghindari kekosongan pembinaan.
FKW juga menyoroti pentingnya membangun organisasi yang tidak bergantung pada figur tertentu, tetapi memiliki sistem yang kuat dan budaya pembelajaran yang terus tumbuh.
Pengalaman pejabat publik di lapangan, kata Heru, merupakan sumber pembelajaran yang penting bagi organisasi. Sebaliknya, struktur partai juga harus mampu memberikan perspektif, penguatan dan ruang konsultasi bagi pejabat publik.
“Kita ingin bergerak dari person to system. Dari pengalaman menjadi pembelajaran. Dari konsultasi menjadi rekomendasi. Dan dari pembinaan menjadi penguatan kapasitas,” ujarnya.
Forum turut membahas pentingnya rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPTD) sebagai ruang koordinasi strategis untuk mempertemukan perkembangan organisasi, dinamika pemerintahan dan pelaksanaan tugas pejabat publik, dengan tetap memperhatikan kewenangan masing-masing unsur. (shah/rls)
