JAKARTA-jurnalborneo.co.id
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran terus memperkuat langkah strategis dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah Bumi Tambun Bungai.
Dalam rangka menyelaraskan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Gubernur Kalteng menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk membahas isu krusial terkait pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Gubernur Kalteng memaparkan kondisi faktual tata ruang Kalimantan Tengah yang didominasi oleh kawasan hutan. Gubernur menjelaskan bahwa karakteristik wilayah ini menuntut pendekatan khusus dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mencegah bencana.
“Dengan kondisi sekarang, tata ruang Provinsi Kalteng kurang lebih 81 persen adalah kawasan hutan, maka sisanya yang 19 persen APL (Area Penggunaan Lain) adalah zona penyangga,” ungkap Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa posisi APL sebagai zona penyangga (buffer zone) sangat vital bagi perlindungan kawasan hutan utama. Oleh karena itu, ia mengusulkan fleksibilitas dan optimalisasi penggunaan anggaran pusat untuk mendukung infrastruktur di zona tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur mencontohkan perlunya normalisasi Sungai. Langkah ini dinilai mendesak sebagai bagian dari strategi menjaga kualitas dan kuantitas air. Ketersediaan air yang memadai melalui tata air yang baik akan mencegah banjir di musim penghujan dan menjaga kebasahan lahan gambut saat kemarau, yang merupakan kunci utama pencegahan Karhutla.
Selain isu kehutanan, fokus pembahasan juga tertuju pada komitmen Kalimantan Tengah dalam menyukseskan program strategis nasional. Gubernur menegaskan bahwa Kalteng siap menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional, sebuah mandat yang dipercayakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Merespons paparan komprehensif tersebut, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menteri menyatakan dukungan penuh kementeriannya terhadap usulan strategis penggunaan DBH-DR untuk infrastruktur penunjang lingkungan, seraya menekankan pentingnya kolaborasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem.
Turut mendampingi Gubernur Kalteng dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalteng Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Prov. Kalteng Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Kalteng Safiri.(red)
