PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran, memimpin Rapat Koordinasi dan Silahturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (15/3/2023).
Dalam arahannya, Gubernur H. Sugianto Sabran menekankan beberapa hal terkait pengendalian inflasi, antisipasi mudik lebaran, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023, mengantisipasi banjir dan percepatan penyelesaian batas desa.
Pertama agar pengendalian inflasi harus benar-benar menjadi perhatian serius semua stakeholders terutama menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran.
“Upaya-upaya pengendalian inflasi harus tetap konsisten dilakukan. Pantau rutin pasar-pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Lakukan langkah-langkah intervensi jika diperlukan, seperti pasar murah dan pasar penyeimbang. Jaga komunikasi dan ekspektasi masyarakat agar tidak melakukan panic buying,” tutur Gubernur.
Kedua, agar Aparat TNI/POLRI, Bupati/Wali Kota beserta Forkopimda, stakeholders terkait, dan elemen masyarakat, Damang dan Mantir untuk bersama-sama menjaga kerukunan umat beragama, keamanan, ketertiban, kondusivitas dan keharmonisan di Kalteng, terlebih jelang Ramadhan dan Idulfitri.
“Mudik lebaran juga harus dipersiapkan dan diantisipasi sebaik mungkin, terlebih PPKM telah dicabut,” imbuhnya.
Ketiga, diminta kepada Bupati/Wali Kota bersama Forkopimda Kabupaten/Kota agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi Karhutla tahun 2023.
“Tahun 2023 ini kita harus lebih waspada. Januari 2023, hotspot dan kejadian karhutla di Kalimantan Tengah dua kali lipat dibandingkan tahun 2022. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang, diperkirakan terjadi mulai April dan puncaknya Agustus 2023,” tambahnya.
Keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Perhutanan Sosial juga perlu di dorong, agar masyarakat dengan sendirinya sadar menjaga kawasan hutan yang dikelola. Kelima, mengantisipasi potensi terjadinya bencana lain akibat curah hujan tinggi yang masih terjadi di beberapa wilayah, seperti Gunung Mas dan DAS Barito yang ada terjadi banjir.
Keenam, diminta kepada para Bupati, untuk memperhatikan Desa Tertinggal.
“Saya ingatkan juga kepada para Bupati, dari 1.432 Desa di Kalimantan Tengah, saat ini masih ada 3 Desa Sangat Tertinggal dan 229 Desa Tertinggal,” ucapnya.
Ketujuh, diminta kepada seluruh Bupati untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan penyelesaian batas desa di wilayahnya masing-masing, sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Delapan, mendorong digitalisasi untuk mendukung percepatan pembangunan, mendongkrak pertumbuhan perekonomian, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalteng.
Terakhir, bersinergi dan berkolaborasi adalah kunci utama kita memajukan berbagai sektor pembangunan daerah dan menyejahterakan masyarakat Kalteng.
Rapat koodinasi dihadiri oleh Ketua DPRD Prov. Kalteng Wiyatno, Unsur Forkopimda Prov. Kalteng, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin, Bupati dan Wali Kota serta Forkopimda Kabupaten/Kota, Bupati dan Wali Kota serta Forkopimda Kabupaten/Kota serta Segenap tokoh Masyarakat / Adat / Agama / Pemuda, Akademisi, Perbankan, BEM dan rekan-rekan media. (Red)
