LAMANDAU, JurnalBorneo.co.id – Bupati Lamandau H Hendra Lesmana didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Lamandau menghadiri Rapat Koordinasi bersama APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) bertempat di Hotel Sahid Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Rapat Koordinasi tersebut bersama Menteri PANRB, Mendagri, Mendikbud, Menkes, Menkeu, dan BKN membahas mengenai tenaga Non-ASN.
Rapat Koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas dan merumuskan permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan pemerintah daerah, yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten dari Seluruh Indonesia.
Bupati Lamandau H. Hendra Lesmana mengatakan setelah adanya pendataan tenaga Non-ASN beberapa waktu yang lalu, diharapkan ada tindak lanjut hasil pendataan tersebut. Karena secara tidak langsung akan mempengaruhi secara psikologi tenaga Non-ASN, Mengingat saat ini banyak tenaga Non ASN yang bekerja pada unit kerja yang menjalankan fungsi sebagai pelayanan publik.
H Hendra Lesmana menambahkan di Kabupaten Lamandau tenaga Non-ASN berjumlah 1.887 orang. Dirinya selaku Kepala Daerah yang bergabung dalam APKASI hari ini memberikan usulan yang konstruktif kepada Pemerintah Pusat untuk mengambil keputusan yang bijak.
Karena terkait ketersediaan SDM (Sumber daya manusia ) di wilayah jawa dan luar jawa beda ketersedian SDM nya, saat ini daerah harus menutup dengan cara rekrut tenaga non Asn, Contohnya seperti guru dan tenaga kesehatan sulit di penuhi dari PNS, untuk bisa mengabdi di desa dan pelosok pemerintah Daerah membuat beasiswa untuk putra daerah untuk di akomodir menjadi tenaga non Asn dengan program 5 tenaga pengajar dan 2 tenaga medis, ini nanti nya apabila di hapus pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak dapat di rasakan lagi oleh masyarakat yg ada di plosok, dalam permasalahan tersebut dirinya memberikan solusi moderatnya serahkan sepenuhnya ke daerah tentang peta kebutuhan tenaga non Asn meliat dari kekuatan PAD masing-masing daerah sesuai semangat otonomi daerah. (by)
