Palangka Raya, JurnalBorneo.co.id – Salah satu pemerhati masyarakat dan tokoh pemuda, H. Heru Hidayat, ST, M.Pd mengkritik keputusan pemerintah yang resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Heru menilai kenaikan harga BBM saat ini akan semakin menyusahkan dan membebani kehidupan masyarakat. Apalagi dampak akibat pandemi Covid-19, terutama perekonomian masyarakat sangat memprihatinkan, sehingga tidak perlu dibebani dengan naiknya harga BBM.
“Sebaiknya memperhatikan kondisi masyarakat yang saat ini mulai berupaya tumbuh dengan hadirnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang harusnya dibantu, bukannya ditambah beban operasional mereka dengan naiknya harga BBM tersebut” ujar aktivis sosial kemasyarakat ini, Senin (5/9/2022) di Palangka Raya.
Alasan pemerintah menaikan harga BBM justru saat ini akan semakin menyusahkan masyarakat, coba saja cek ke pasar dan para umkm maka biaya operasional yang naik akibat naiknya harga bbm akan memaksa mereka menaikan harga kata Heru.
Heru mengatakan diantara argumentasi pemerintah yang menganggap subsidi hanya dinikmati oleh pengguna mobil pribadi, bukan masyarakat sebagai alasan yang tidak akan pernah bisa diterima masyarakat, karena faktanya masyarakat untuk operasional menggunakan bbm bersubsidi. Oleh karena pencabutan subsidi itu, kata Heru justru sangat merugikan kepentingan masyarakat
“Hal itu tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat karena sangat berdampak kepada kondisi harian mereka. Masyarakat menganggap bahwa pencabutan subsidi akan menambah kesulitan hidup mereka,” ucap Heru
Anggota DPRD Kalteng Periode 2014-2019 dari PKS ini menegaskan, sesuai konstitusi, maka tugas pemerintah adalah membantu dan membela rakyat di dalam kesulitan hidup. Karena itu, dia berharap pemerintah memprioritaskan untuk turut membantu masyarakat dengan pemberian subsidi yang juga menjadi hak masyarakat terhadap anggaran.
Infonya, subsidi akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Namun menurut Heru, bantuan tersebut juga hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh seluruh masyarakat terdampak.
“Apalagi dalam penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakuratan data sehingga tidak tepat sasaran, hingga terjadi penyalahgunaan.”
Diantara solusi dengan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi yang lebih ketat, menunda terlebih dahulu proyek-proyek besar yang tidak prioritas, dan melakukan efisensi agara bebas dari pemborosan belanja ungkap anggota Dewan Pakar KAHMI Kalteng ini.
Menurut Heru, pemerintah sebaiknya meninjau kembali rencana menaikkan BBM bersubsidi. Masyarakat membutuhkan kepedulian nyata dari pemimpinnya dalam kondisi saat ini.
Diketahui, Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, solar, dan Pertamax. Penetapan kenaikan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu, (3/9).
Menteri ESDM Arifin Tasrif merinci harga BBM yang naik. Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 per liter, solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter, dan Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter. (red/ shah)
