PALANGKA RAYA–jurnalborneo.co.id
Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 menjadi momentum penting untuk merefleksikan kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Tengah.
Anggota DPRD Kalimantan Tengah Faridawaty Darland Atjeh menilai, peringatan ini harus dimaknai sebagai ruang evaluasi terhadap kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan bagi para pekerja di daerah.
Menurutnya, perkembangan pembangunan di Kalimantan Tengah yang bertumpu pada sektor sumber daya alam seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan masih menyisakan berbagai tantangan ketenagakerjaan. Pekerja di sektor tersebut dinilai rentan terhadap persoalan keselamatan kerja, kepastian upah, hingga jaminan sosial.
Ketua DPW Partai NasDem Kalteng ini menegaskan bahwa peringatan May Day tidak boleh hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi harus menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk lebih serius memperhatikan nasib pekerja di daerah.
“Peringatan May Day harus menjadi refleksi bersama bahwa pekerja adalah bagian utama dari pembangunan di Kalimantan Tengah. Kita tidak bisa hanya berbicara pertumbuhan ekonomi tanpa memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi mereka. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menyampaikan, salah satu tantangan utama di Kalimantan Tengah adalah peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Di tengah masuknya investasi yang terus berkembang, masyarakat lokal harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai agar mampu bersaing.
“Tenaga kerja lokal harus dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Mereka harus menjadi pelaku utama pembangunan,” tegasnya.
Wakil Rakyat asal Dapil Kalteng I, meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini juga menyoroti pentingnya kebijakan daerah yang berpihak pada pekerja. Ia menilai, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memastikan adanya perlindungan tenaga kerja yang menyeluruh.
“Kebijakan di daerah harus benar-benar hadir untuk melindungi pekerja, mulai dari aspek keselamatan kerja, upah yang layak, hingga jaminan sosial. Ini penting agar pekerja merasa aman dan sejahtera dalam menjalankan aktivitasnya,” katanya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Tengah. Banyak sektor pekerjaan yang berkaitan langsung dengan eksploitasi sumber daya alam, sehingga perlu adanya pendekatan yang lebih berkelanjutan.
“Kita perlu mulai mendorong transformasi ke arah pekerjaan yang ramah lingkungan. Pekerjaan yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga menjaga kelestarian alam Kalimantan Tengah. Ini penting untuk keberlanjutan jangka panjang,” ungkapnya.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan.
Baca Juga Mirza Adityaswara Ikut Mundur dari Jabatan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
Ia juga mengingatkan bahwa pekerja bukan sekadar bagian dari sistem ekonomi, melainkan individu yang memiliki hak dan martabat yang harus dihormati. Oleh karena itu, setiap kebijakan ketenagakerjaan harus berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Pekerja adalah manusia yang memiliki keluarga dan masa depan. Kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak pada kemanusiaan, memastikan upah layak, lingkungan kerja yang aman, dan kehidupan yang sejahtera,” katanya.
Secara keseluruhan, Faridawaty Darland Atjeh menilai May Day 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kalimantan Tengah. Diperlukan langkah konkret agar pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Peringatan ini diharapkan tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi titik awal untuk menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada pekerja di Kalimantan Tengah, sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. (Red)
