PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko menyatakan inflasi di Kalteng masih stabil dan terkendali di angka 4,85 persen (y-o-y). “Hanya saja yang menjadi sorotan di Kabupaten Katingan ada minyak goreng, sedangkan kabupaten/kota yang lainnya mampu dikendalikan oleh Pemprov dan Pemkab, tentunya hal ini karena ada sinergisitas di dalamnya,” kata Yuas Elko saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (15/5/23).
Dalam kesempatan itu Mendagri RI Tito Karnavian memaparkan bahwa ia mengapresiasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terus konsisten untuk mengevaluasi serta mengantisipasi agar inflasi Indonesia tetap terkendali yakni di angka 4,33 persen (y-o-y).
“Kita harus mewaspadai dinamika iklim dan cuaca ekstrem yang terus berlanjut, yang akan berakibat kepada perubahan ekonomi dunia, terutama ketahanan pangan,” kata Tito.
Lebih lanjut Tito menyebut, dari angka 4,33 persen (y-o-y) ini, penyumbang nomor satu inflasi adalah transportasi yakni sebanyak 1,45 persen.
“Jika kita bisa menurunkan 1 persen inflasi transportasi ini, maka inflasi kita bisa turun di angka 3,9 atau 3,8 persen ke depan. Namun kenyataannya daerah masih sangat sulit untuk menurunkan harga tiket pesawat/kargo pesawat,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini dalam paparannya menyampaikan pada minggu kedua Mei 2023, ada 10 kabupaten/kota dengan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di Luar Pulau Jawa, salah satunya adalah Kabupaten Barito Selatan yang berada di posisi lima IPH tertinggi.
“Komoditas andil terbesar inflasi di Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Beras, Daging Ayam Ras, dan Bawang Merah,” ungkapnya.
Ketika dibincangi usai hadiri rapat, Yuas Elko menyatakan inflasi di Kalteng masih stabil dan terkendali di angka 4,85 persen (y-o-y).
“Hanya saja yang menjadi sorotan di Kabupaten Katingan ada minyak goreng, sedangkan kabupaten/kota yang lainnya mampu dikendalikan oleh Pemprov dan Pemkab, tentunya hal ini karena ada sinergisitas di dalamnya,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Unsur Forkopimda, Deputi Kepala Perwakilan Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Intern Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalteng Magfur, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait.
Hadir pula secara virtual, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Dirjen Peternakan dan kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra, Wakasatgas Pangan Polri, dan Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan TNI Eko Nursanto. (red)
