Palangka Raya—jurnalborneo.co.id
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Kalimantan Tengah, Baru I Sangkai, menghadiri acara Dialog Menteri Sosial Bersama Pilar-Pilar Sosial Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (15/4/2025).
Dialog ini dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, dan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf. Kegiatan tersebut menjadi forum penting dalam menyelaraskan persepsi dan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, serta pilar-pilar sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kalimantan Tengah.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan bahwa pilar-pilar sosial memiliki peran vital sebagai garda terdepan pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial di daerah, mulai dari kemiskinan, stunting, hingga penanganan bencana alam.
“Pilar-pilar sosial merupakan garda terdepan Pemerintah dalam mengatasi masalah sosial, karena Provinsi Kalimantan Tengah rawan terjadi bencana Karhutla saat musim kemarau dan banjir di musim penghujan,” ujar Gubernur.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan Program Prioritas Huma Betang Sejahtera yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Program ini mencakup bantuan langsung tunai, penyelenggaraan pasar murah, pendidikan gratis mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan gratis, serta dukungan bagi petani dan nelayan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan dua hal penting yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Pertama, data mengenai tingkat kemiskinan harus akurat. Kedua, program ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tepat sasaran, serta berkelanjutan,” jelas Mensos.
Menanggapi pelaksanaan dialog tersebut, Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, Baru I Sangkai, menyatakan bahwa Satpol PP sebagai unsur penegak Peraturan Daerah juga memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan sosial di masyarakat.
“Satpol PP Provinsi Kalteng selalu siap mendukung langkah pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, termasuk pengamanan, pendampingan, dan penertiban bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Kami juga terus bersinergi dengan Dinas Sosial, seperti baru-baru ini saat kami mengevakuasi dan memulangkan orang terlantar yang ditemukan menempati rumah kosong tidak berpenghuni ke kampung halamannya,” ungkap Baru I Sangkai.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menciptakan rasa aman dan melindungi kelompok rentan di tengah masyarakat.
“Satpol PP tidak hanya hadir dalam penegakan aturan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial, bersama pilar-pilar sosial lainnya, demi mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(red)
