JAKARTA, Jurnalborneo.co.id – Ketua KONI Kalteng H. Eddy Raya Samsuri, menghadiri rapat koordinasi dan diskusi, persiapan menghadapi PON Papua 2021.
Bersama Wilson U Maseh (Kudit), Ketua KONI Eddy Raya, mendengarkan dan diskusi bersama Ketua KONI se-Indonesia, Dispora, Kepala Daerah Provinsi, untuk mendiskusikan berbagai kesiapan daerah menghadapi PON Papua.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang GBHN Lantai 1, Gedung Nusantara V, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021), dilaksanakan selama satu hari itu dihadiri oleh Ketua DPD RI La Nyala Mattaliti, bersama DPR RI, dan Dirjen Keuangan RI, KONI Pusat, Kemenpora, serta lainya.
“Iya, hari ini mengikuti rapat koordinasi, dan diskusi bersama KONI se-Indonesia, dengan DPD RI. Nantinya kami sampaikan hasil atau diskusi yang dihasilkan di Jakarta,” kata Eddy Raya.
Eddy juga optimis dengan kesiapan atlet PON Kalteng ditengah situasi pandemi saat ini, dapat memberikan terbaik untuk daerah serta berupaya dapat memperbaiki peringkat Kalteng di PON 2021 nantinya.
“Kami optimis kesiapan atlet ditengah situasi pandemi saat ini dapat memberikan harapan terbaik untuk daerah dan terbaik untuk Indonesia,” ucap Eddy.
Disampaikan pria yang juga Bupati Barsel ini, selain rapat koordinasi dengan DPD RI, juga dengan Menpora, juga dengan Mendagri, Kejaksaan Agung.
Dalam rapat koordinasi itu juga, di wacanakan BUMN, Maskapai Penerbangan untuk berpartisipasi mensukseskan kegiatan PON, hingga Kejaksaan seluruh Indonesia untuk dapat membantu pendampingan kegiatan baik fisik dan pelelangan peralatan hingga pemantauan aktifitas kegiatan.
Eddy Raya menyampaikan, dalam kegiatan rakor tersebut juga disampaikan Menpora semuanya mensukseskan PON Papua 2021. Sedangkan Dirjen Kemendagri menegaskan revisi Kepmendagri untuk Surat Edaran tentang kemudahan dana hibah atau NPHD cukup lewat Pergub bisa dijalankan untuk tambahan di dana perubahan dan tidak ada termin dalam pencairanya seperti dana Pilkada.
“Kami juga dapat dibantu dan dukungan sepenuhnya dari Pemprov Kalteng dan DPRD Provinsi Kalteng untuk anggaran dan juga pelaksanaan. Sementara arahan Kejagung, kami koordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng dan BPK RI untuk dapat dibantu dalam pelaksanaan agar sukses dan berhasil, serta pertanggungjawabanya sampai akhir penggunaan anggaran aman dari KKN,” ucap Eddy Raya. (red)
