PALANGKA RAYA—jurnalborneo.co.id
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk mempercepat perubahan sistem pengelolaan sampah menuju target Zero Waste 2030. Melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemprov menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Lingkungan Hidup 2025 di Ballroom Palace Aquarius Boutique Hotel, Kamis (6/11/2025).
Kegiatan bertema “Menuju Zero Waste Kalteng 2030: Transformasi Pengelolaan Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Inovasi Teknologi” ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menyatukan langkah dalam menekan volume sampah sekaligus mengubahnya menjadi sumber nilai ekonomi baru.
Dalam sambutan Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, disebutkan bahwa persoalan sampah kini menjadi isu lingkungan yang mendesak.
“Setiap hari, timbulan sampah di Kalimantan Tengah mencapai sekitar 1.259 ton atau 459 ribu ton per tahun, dan jumlahnya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi,” ujar Yuas Elko.
Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kalteng masih menggunakan sistem open dumping, yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk berinovasi, mengingat pemerintah pusat tidak lagi membangun TPA baru.
Gubernur menilai, permasalahan sampah tidak semata menjadi beban, tetapi dapat menjadi peluang besar untuk menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekitar 35,5 persen komposisi sampah di Kalteng merupakan sampah organik yang bisa diolah menjadi kompos atau biogas. Sedangkan sampah plastik dapat diolah melalui bank sampah, program daur ulang, dan ekowirausaha berbasis komunitas.
Berbagai inovasi lokal di Palangka Raya seperti Bank Sampah Jekan Mandiri Keliling (BASMI) dan Program Kampung Iklim (Proklim) terbukti efektif membangun kesadaran masyarakat dan menurunkan timbulan sampah rumah tangga.
“Saya mengajak seluruh Kepala DLH di provinsi maupun kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta menyusun roadmap pengelolaan sampah Kalteng. Sinergi dengan dunia usaha dan komunitas masyarakat sangat penting,” tegasnya.
Pemprov Kalteng kini menargetkan modernisasi sistem pengelolaan sampah dengan menutup lokasi open dumping, mengembangkan sanitary landfill, dan menyiapkan TPA regional berbasis teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, penguatan ekonomi sirkular dan penggunaan teknologi tepat guna menjadi fokus utama. Salah satunya melalui rencana proyek percontohan Waste to Energy (WTE) yang akan mengubah sebagian sampah menjadi sumber energi alternatif.
“Langkah ini mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat transisi energi bersih di Kalimantan Tengah,” lanjut Yuas Elko.
Gubernur menegaskan, keberhasilan pengelolaan lingkungan tidak akan tercapai tanpa keterlibatan masyarakat. Untuk itu, Pemprov akan meluncurkan kampanye edukasi lingkungan secara serentak di sekolah, komunitas, dan media lokal.
“Masyarakat adalah mitra utama dalam mewujudkan Kalteng bersih dan hijau. Kesadaran terhadap pengurangan dan pemilahan sampah harus dibangun sejak dini,” katanya.
Kepala DLH Provinsi Kalteng Joni Harta, menegaskan, bahwa Rakorda Lingkungan Hidup 2025 menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi dan memperkuat kolaborasi antarinstansi.
“Sebagian besar sampah di Kalteng masih didominasi sampah rumah tangga dan plastik, sementara kemampuan pengelolaan masih terbatas. Karena itu, forum ini kami gunakan untuk mengevaluasi capaian dan menggali inovasi baru berbasis teknologi dan ekonomi sirkular,” ungkapnya.
Menurut Joni, mewujudkan Kalteng Zero Waste 2030 membutuhkan kerja sama semua pihak — pemerintah, swasta, komunitas, hingga masyarakat.
“Kami ingin Kalteng menjadi daerah yang bersih, hijau, dan berkelanjutan, di mana sampah bukan lagi beban, tetapi menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” tutup Joni Harta.(red)
