PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Dalam rangka perluasan kerjasama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah tahap IV tahun 2022, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Setda Prov. Kalteng Leonard S. Ampung menghadiri acara Seremoni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah secara virtual di Aula Eka Hapakat, Kamis (15/9/2022).
Penandatanganan PKS yang dilakukan secara serentak dan dipusatkan di Aula Cakti Buddhi Bhakti Jakarta ini diikuti oleh 86 Pemerintah Daerah, baik Pemerintah provinsi ataupun Pemerintah kabupaten/kota yang akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, pentingnya melakukan sinergi untuk melakukan pengawasan wajib pajak.
“Mengumpulkan penerimaan negara tidak hanya dapat dilakukan oleh satu instansi saja, maka dari itu dibutuhkan sinergisitas antara pusat dengan daerah, dengan memiliki tujuan yang sama yaitu mengumpulkan penerimaan,” ungkapnya.
Surya juga optimis tahun 2023 mendatang penerimaan pajak akan meningkat, sebab jika dilihat dari setiap jumlah anggaran pendapatan belanja negara, penerimaan dari sisi pajak mengalami peningkatan.
“Mari kita bergerak ke depan sama-sama sinergi untuk peningkatan apa yang sangat kita perlukan untuk pembangunan, karena APBN dan APBD tujuannya sama. APBN tujuannya adalah untuk membiayai pembangunan nasional, APBD untuk pembangunan daerah kalau dikumpul-kumpulkan jadinya pembangunan nasional,” tandasnya.
Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan RI Astera Primanto Bhakti menyampaikan bahwa penerimaan pajak baik pusat maupun daerah tidak bisa terlepas dari kerja sama berbagai pihak.
“Kita sudah bisa memulai suatu era baru kerja sama yang lebih sinergis dan tentunya juga nanti bisa ditingkatkan dengan suatu sistem informasi sehingga akan memudahkan kedua belah pihak,” ucapnya.
Turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kalteng Sutoyo, Inspektur Prov. Kalteng Saring, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder, dan undangan lainnya. Hadir pula secara virtual Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI Wilayah V Budi Walui. (Red)
