PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id – Menanggapi berita yang beredar pada salah satu media online di Kalteng, dengan judul “Presiden MADN minta Kasad Dudung tarik anggota TNI pengamanan di PT BMB”, Kepala Biro di Dewan Adat Dayak Kalteng, Ingkit Djaper sangat menyesalkan hal ini terjadi.
Kepada awak media, Rabu sore, (2/10/2022) Ingkit menegaskan berita tersebut sarat kepentingan yang berpotensi memecah belah sesama orang Dayak.
Karena Cornelis Nalau dan Wagetama, yang membuat surat ke MADN untuk memohon perlindungan hukum, tidak sebagaimana fakta di lapangan dimana suasana di PT BMB sangat kondusif.
Menurutnya, surat permohonan perlindungan hukum Cornelis Nalau dan Wegatama ke MADN sarat kepentingan dan tidak sesuai fakta lapangan dan berpontensi membuat kegaduhan.
Terkait laporan Cornelis dan Wegatama ke Polda Kalteng terhadap PT BMB, menurut Ingkit, tidak ada kaitannya dengan Anggota TNI yang membantu PT BMB untuk membina tenaga keamanan dan membuat rencana keamanan di PT BMB.
Ingkit kembali menegaskan Tugas TNI selain menjaga kedaulatan negara, adalah membantu pemerintah daerah, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah potensi konflik.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo pernah menyatakan, pemerintah Indonesia menjamin keamanan bagi investor yang mau berinvestasi di Tanah Air, baik investasi asing maupun domestik, dan TNI bisa dilibatkan untuk melaksanakan perintah presiden tersebut.
Sementara itu, melalui Asisten Sustainability, PT BMB, Sumardie, Spi, yang didampingi Baron Ruhan Binti, SH, selaku konsultan hukum PT BMB menjelaskan, keberadaan anggota TNI di PT.BMB tidak ada yang salah, justru kehadiran anggota TNI disambut gembira tenaga keamanan disana yang merasa mereka mendapat ilmu baru terkait fungsi dan tugas tenaga keamanan.
Kehadiran beberapa Anggota TNI tidak disukai oleh segelintir orang yang merasa ulah nakal mereka terhalangi, karena PT BMB meminta mereka menertibkan pungutan liar oleh oknum petugas keamanan yang merupakan hasil perekrutan manajemen yang lama.
“Kehadiran Anggota TNI tidak disukai segelintir orang yang tidak mau kerja sesuai aturan tetapi kerja sesuai selera sendiri, padahal mereka digajih oleh PT. BMB” kata Sumardie seraya menegaskan, tidak benar kehadiran Anggota TNI di PT BMB akan menimbulkan konflik sebagaimana pemberitaan yang beredar. Tetapi justru sebaliknya, masyarakat sekitar sangat menyambut baik hadirnya anggota TNI di PT.BMB, dan tidak ada tindakan Anggota TNI yang melanggar aturan.
Sementara itu, terkait surat Bambang Irawan kepada MADN, yang mempertanyakan keberadaan anggota TNI mengambil alih pengamanan di PT BMB, menurut Sumardie adalah pemahaman yang keliru dari Bambang karena kehadiran Anggota TNI adalah untuk membantu PT BMB membina tenaga keamanan dan membuat rencana keamanan di PT BMB, bukan mengambil alih pengamanan.
Sumardie menuding, kerja sama antara PT BMB dengan manajemen lama yang ditandatangani oleh Wagetama salah satu direktur PT BMB saat itu, dengan koperasi ForDayak, adalah cacat hukum, dan tidak sesuai aturan, karena koperasi ForDayak tidak memiliki surat izin usaha tetap dari BKPM, dan tidak memiliki surat izin operasional jasa keamanan, serta tidak mempunyai legalitas dari ketenagakerjaan.
Menurut Sumardie, sangat wajar bila pemilik perusahaan yang memiliki saham sebesar 94 % ingin PT. BMB dikelola secara profesional, sehingga mendapatkan keuntungan yang maksimal dan bisa dirasakan oleh banyak Masyarakat Dayak, bukan oleh Oknum Orang Dayak yang selalu ingin mencari keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang berlaku.
Terkait kehadiran anggota TNI di PT BMB, salah seorang anggota keamanan/ satpam mengatakan,
selaku satpam di bawah organisasi ForDayak, sangat merasa nyaman dengan adanya anggota TNI yang ikut serta dalam mengamankan dan membina kami di PT BMB, dengan adanya anggota TNI mereka juga membantu mendisiplinkan anggota Satpam yang ada di pos dan mengajarkan bagaimana baiknya SOP pengamanan yang baik dan benar.
“Terlebih untuk gaji dibawah menajemen yang baru PT BMB, jauh lebih besar karena langsung dikirim ke rekening kami masing-masing, kalau dibawah manajemen yang terdahulu, gaji dibagikan secara manual oleh pimpinan Satpam dari ForDayak,“ tegas salah seorang tenaga pengamanan yang minta namanya dirahasiakan. (Red).
