Jakarta, jurnalborneo.co.id – Pemerintah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) menegaskan bahwa inisiatif ini dirancang sebagai penggerak produksi dan distribusi pangan nasional — bukan sebagai faktor pemicu kenaikan harga komoditas. Dikelola bersama sejumlah instansi terkait, program MBG ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun 2025.
Menurut data Badan Gizi Nasional (BGN), hingga Oktober 2025 tercatat lebih dari 13.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, MBG tidak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat rantai pasok dari petani dan pelaku UMKM pangan lokal hingga distribusi ke daerah-daerah terpencil. Pendekatan ini membuat program MBG menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan pangan nasional.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa program MBG sama sekali bukan penyebab kenaikan harga pangan seperti yang beredar di publik. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme pengelolaan dan pengawasan agar pelaksanaan program tidak mengganggu keseimbangan pasar.
“Program MBG justru mendorong produktivitas dan memperkuat rantai pasok pangan nasional. Skala program yang besar menciptakan permintaan tetap bagi hasil panen petani dan produk UMKM pangan lokal, sehingga stabilitas harga bisa lebih terjaga,” ujarnya.
Zulhas juga menambahkan bahwa tata kelola MBG telah diatur melalui Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden yang baru saja diselesaikan, untuk memastikan seluruh proses pengadaan, distribusi, dan pengawasan dilakukan secara transparan.
“Kami ingin pastikan tidak ada distorsi harga. Semua pengadaan dilakukan dengan melibatkan petani, koperasi, dan pelaku usaha lokal. Justru dengan cara ini, MBG memperkuat produksi dalam negeri, bukan menaikkan harga,” tegasnya.
Selain memperluas akses pangan bergizi, MBG berperan penting sebagai instrumen stabilisasi pasar. Ketika harga hasil pertanian turun di tingkat petani, hasil panen dapat diserap untuk memenuhi kebutuhan program MBG, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga. Sementara dari sisi hilir, masyarakat penerima manfaat memperoleh jaminan gizi tanpa harus terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok.
Pemerintah memastikan seluruh rantai pelaksanaan MBG terus diawasi melalui koordinasi antarinstansi, termasuk Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Kementerian Kesehatan. Hingga September 2025, sebanyak 31 juta warga telah menerima manfaat langsung dari program ini, dan jumlahnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya SPPG di berbagai daerah.
Dengan dukungan lintas sektor dan pengawasan terpadu, pemerintah optimistis MBG tidak hanya menjaga stabilitas harga pangan, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menciptakan fondasi ekonomi yang lebih tangguh bagi petani dan pelaku UMKM di seluruh Indonesia. (shah/rls)
