PALANGKA RAYA, jurnalborneo.co.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Prov. Kalteng, H. Nuryakin, mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi secara virtual dari Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (9/1/2023). Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Tito mengatakan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat penting, hal itu terlihat dari inflasi nasional pada bulan September yaitu 5,9 persen dan turun pada bulan Oktober yaitu 5,7 persen.
“BI memperkirakan akan terjadi penurunan sedikit di bulan November, tetapi ternyata kita bisa menyentuh angka 5,42 persen. Di akhir tahun BPS merilis angka inflasi dengan kenaikan sedikit yaitu 5,51 persen, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena ada natal dan tahun baru (nataru), otomatis meningkat,” ucapnya.
Tito menambahkan, memasuki tahun politik masalah stabilitas harga pangan menjadi concern yang paling utama khususnya untuk masyarakat kelas bawah.
“Presiden menyampaikan agar kita semua harus mendukung dan konsisten mengendalikan harga barang dan jasa, yang kita sebut dengan indikator inflasi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Margo Yuwono, menyampaikan tingkat inflasi tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2013 dan 2014.
“Tekanan inflasi komponen Harga Diatur Pemerintah secara tahunan masih tinggi yang didorong oleh kenaikan harga bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir. Tekanan inflasi tahunan komponen Harga Bergejolak pada Desember kembali mengalami pelemahan dibandingkan bulan sebelumnya yang disebabkan oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, sehingga tekanan inflasi komponen Inti secara tahunan masih terkendali,” sebutnya.
Lebih lanjut Margo menyatakan, upaya yang bisa dilakukan dalam mengendalikan harga komoditas pangan yakni memperkuat pengelolaan stok terutama pada komoditas volatile foods; menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui kerjasama pengadaan pasokan antar provinsi; dan menciptakan kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya.
Sebelumnya pada rapat TPID beberapa waktu lalu, Sekda Nuryakin mengungkapkan di tahun 2023 ini upaya untuk menekan angka inflasi di Kalteng diharapkan bisa lebih dimaksimalkan.
“Kita berharap koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin selama ini harus kita optimalkan lagi apapun hasilnya,” pungkasnya.
Turut hadir Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, TPID Prov. Kalteng, dan perwakilan Perum Bulog Kalteng. Hadir pula secara virtual, Deputi dan Dirjen dari Kementerian terkait, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia. (red)
