MUARA TEWjurnalborneo.co.id – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menutup rangkaian kunjungan kerja roadshow kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025 dengan meninjau langsung dua kecamatan terakhir, yakni Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Gunung Purei pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
Dalam roadshow tersebut Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, didampingi Sekda Drs Muhlis, unsur FKPD, staf ahli bupati, asisten sekda serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
Pj Bupati Barito Utara Indra Gunawan menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dalam pengawasan pemilu.
Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya sebagai bentuk pemantauan, tetapi juga untuk memberikan edukasi kepada seluruh jajaran pengawas pemilu hingga tingkat desa.
“Kunjungan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Bawaslu, Panwascam, dan pengawas desa tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, khususnya ketika terjadi pelanggaran di lapangan,” ujar Indra Gunawan.
Lebih lanjut, ia juga berharap masyarakat di Kabupaten Barito Utara turut aktif menggunakan hak pilihnya dan tidak menjadi golput.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat agar tidak golput. Pilihlah pemimpin yang terbaik menurut hati nurani masing-masing pada hari Rabu, 6 Agustus 2025. Semoga PSU ini berjalan dengan lancar, aman, dan kondusif,” tambahnya.
Pj Bupati juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks maupun isu-isu SARA yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
“Saya mengajak semua pihak agar bijak dalam menyikapi informasi. Jangan mudah terpancing sebelum mengetahui kebenarannya,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Camat Gunung Purei, Kus Edi Harianto, dalam laporannya menyampaikan bahwa pihak kecamatan siap mendukung seluruh proses PSU.
“Kami rutin melakukan koordinasi dengan tripika kecamatan serta penyelenggara pilkada seperti PPK dan Panwascam. Pemerintah Kecamatan Gunung Purei siap mendukung penuh kegiatan kepemiluan di wilayah kami,” pungkas Kus Edi Harianto.
Kunjungan ini menjadi penutup dari roadshow kesiapan PSU di 9 kecamatan di Barito Utara sebagai tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan harapan seluruh tahapan pelaksanaan dapat berjalan optimal. (Red)
