Jakarta, jurnalborneo.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh akses setara terhadap makanan sehat.
Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga pada pembangunan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kita ingin semua anak Indonesia mendapat asupan bergizi yang layak. Ini bukan sekadar soal makan, tapi tentang masa depan bangsa dan kualitas generasi penerus,” ujarnya.
Presiden menambahkan bahwa program MBG juga memberikan dampak ekonomi luas di daerah, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang menjadi pemasok utama bahan makanan.
Ia menjelaskan, pendekatan berbasis rantai pasok lokal menjadi upaya nyata pemerintah agar manfaat program dapat dirasakan hingga lapisan masyarakat terbawah.
“Kita ingin kegiatan ekonomi rakyat tumbuh dari bawah mulai dari dapur komunitas, petani lokal, dan pelaku usaha yang terlibat langsung dalam penyediaan bahan makanan bergizi,” tuturnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025 program MBG telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Ia menyebut, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja sama erat antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat yang menjadi pelaksana langsung di lapangan.
“Kami memastikan pelaksanaan MBG berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi perbaikan gizi anak sekolah,” katanya.
Dadan menambahkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 12.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang menjadi tulang punggung pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Dari jumlah itu, sekitar 70 persen melibatkan langsung pelaku UMKM lokal.
“Pendekatan gotong royong ini bukan hanya memperbaiki status gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat di sekitar wilayah pelaksanaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa BGN menargetkan 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025, dengan fokus memperluas jangkauan ke wilayah 3T. Menurutnya, peningkatan kapasitas layanan dan penguatan rantai pasok pangan lokal akan mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi nasional.
“Program MBG adalah bukti konkret negara hadir menyehatkan bangsa sekaligus menyejahterakan rakyat,” tutupnya. (shah/rls)
