Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi Bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/11/2023).
Dalam arahannya Tito mengatakan inflasi di bulan Oktober 2023 sebesar 2,56% (y-o-y), terjadi kenaikan di bulan sebelumnya yang hanya 2,28% (y-o-y), dimana penyebab utamanya adalah transportasi, makanan dan minuman, serta tembakau.
“Sedangkan komoditas yang naik saat ini adalah beras dan cabai. Di beberapa daerah sudah melakukan upaya untuk mengatasi inflasi cabai ini, terlebih sekarang sudah mulai masuk pergantian musim hujan di sebagian wilayah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo agar masalah inflasi menjadi atensi utama seluruh daerah.
“Kita harus fokus untuk terus menekan angka inflasi ini, agar harga barang bisa tetap stabil,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan dalam paparannya, lima besar komoditas utama penyebab inflasi di bulan Oktober 2023 yakni beras, bensin, cabai rawit, tarif angkutan udara, dan cabai merah.
“Beras merupakan penyumbang andil inflasi terbesar selama tiga bulan berturut-turut (Agustus-Oktober 2023), dengan inflasi 1,72% dan andil 0,06%. Produksi beras diperkirakan akan terus mengalami defisit hingga Desember 2023,” jelasnya.
Ia menyebut, hampir seluruh kota mengalami inflasi (y-o-y) yang lebih tinggi dibanding inflasi nasional di bulan Oktober 2023. “Secara nasional, pada minggu pertama bulan November 2023, jumlah kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) naik 5% poin dari minggu sebelumnya. Kenaikan terjadi di wilayah Pulau Sumatera,” ungkapnya.
Saat dibincangi usai ikuti rakor, Yuas mengatakan Provinsi Kalteng melalui Kabupaten Pulang Pisau mendapatkan insentif fiskal periode III 9,6 M. “Insentif itu dalam rangka keberhasilan mereka menangani inflasi di daerahnya,” katanya.
Ia mengungkapkan penanganan inflasi di daerah dilakukan penilaian oleh Pemerintah Pusat sebagai motivasi agar Pemerintah Daerah terus berupaya menekan inflasi di daerahnya masing-masing.
“Untuk inflasi di Kalteng sendiri pada bulan Oktober masih berada di bawah angka nasional, yakni 2,51% (y-o-y),” pungkasnya.
Nampak hadir, unsur Forkopimda dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait. (red)
