PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Program Food Estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024. Program ini dinilai akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mensukseskan PSN tersebut seluruh stakeholder dikerahkan termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI untuk memberi dukungan infrastruktur penunjang jalan dan jembatan serta rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi.
Di tengah gencarnya pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat dibingungkan dengan tidak sinkronnya pernyataan yang disampaikan antara Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan (WSK) II Provinsi Kalimantan Tengah. Kedua pihak dianggap memberikan pernyataan bertentangan satu sama lain.
Ketika melakukan kunjungan kerja ke kawasan Food Estate Kalteng pada Jumat (30/10/2020), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pengembangan kawasan Food Estate Blok A Kabupaten Kapuas dilakukan dengan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi yang dilakukan secara bertahap.
Dari total luas lahan di Blok A tersebut, sebanyak 17.257 Ha kondisi irigasinya akan direhabilitasi dan 21.374 Ha akan ditingkatkan kondisinya. Prioritas untuk tahun 2020 adalah rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 2.100 Ha di Dadahup (Blok A) yang ditargetkan tuntas pada akhir 2020.
Lingkup pekerjaan utamanya terdiri dari pekerjaan galian saluran primer utama sepanjang 27.000 (meter), saluran primer pembantu 35.500 m, saluran sekunder 78.500 m, tersier 455.000 m, kuarter 681.000 m, dan kolektor 70.500 m.
Dalam kunjungan kerjanya yang didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Air Jarot Widyoko, Basuki juga menyampaikan pada kawasan tersebut dilakukan pembuatan pintu air otomatis, box culvert, dan rumah pompa.
“Saat ini progres pekerjaannya masing-masing untuk pekerjaan galian sudah mencapai 76,56%, pembangunan rumah pompa sebesar 13,16%, pintu air otomatis sebesar 7,22%, dan box culvert 2,64%,” kata Basuki seperti dikutif dari laman Disperkintam Kalteng.
Penjelasan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang terakhir itu justru bertolak belakang dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah yang notabene merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR di daerah.
Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemamfaatan Air (PJPA) I Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah, Firmelin, ST, M.Si mengatakan tidak ada pekerjaan pembangunan rumah pompa, pintu air otomatis dan box culvert.
Dia menolak disebut tidak sinkron. “Bukan berati tidak sinkron, tapi dalam pelaksanaan ada adendum pak,” kata Firmelin menjawab konfirmasi media ini melalui Whatsapp yang diterima media ini Kamis (30/12/2021) sekitar pukul 10.59 WIB.
Saat ditanyakan apa alasannya sehingga dilakukan adendum, sampai terbitnya berita ini Firmelin tidak memberikan jawaban.
Pertanyaannya, mana yang benar dan mesti dipercaya masyarakat atas dua pernyataan yang berbeda tersebut. Apakah pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atau pernyataan Balai Wilayah Sungai Kalimantan II Provinsi Kalimantan Tengah. Kepada para pihak terutama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diharapkan segera mengklarifikasi. (fer)
