PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id — Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi membuka secara resmi Rekonsiliasi Stunting tingkat Prov Kalteng TA 2022, bertempat di Ballroom Swiss-Belhotel Palangka Raya, Selasa (13/9/2022).
Kegiatan rekonsiliasi stunting tingkat Prov Kalteng ini diinisiasi oleh BKKBN selaku Sekretariat TPPS Kalteng agar seluruh elemen dalam struktur TPPS serta mitra terkait lain di luar TPPS, dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya, dan kemudian dapat saling bersinergi, menyamakan persepsi, mengolaborasikan berbagai program dan kegiatan pada bidang masing-masing, terutama berkaitan dengan percepatan penurunan stunting di Kalteng.
Kegiatan ini sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (DPD IPeKB) Prov. Kalteng periode 2022-2026.
Suhaemi saat membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov Kalteng mengharapkan rekonsiliasi stunting dapat menjadi pemacu semangat bagi semua, untuk mewujudkan visi dan misi Pemprov Kalteng, terutama dalam melakukan berbagai program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kalteng.
Suhaemi mengatakan berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, angka prevalensi stunting di Kalteng, trennya terus mengalami penurunan yaitu 41,3 persen pada tahun 2013 dan 34 persen pada tahun 2018. Kemudian, dari hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019 yaitu 32,3 persen, dan berdasarkan pendataan terbaru Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, angka prevalensi stunting di Kalteng sebesar 27,4 persen, dengan target penurunan sebesar 15,38 persen di tahun 2024.
“Walaupun dari tahun ke tahun angka prevalensi stunting di Kalimantan Tengah mengalami penurunan, namun angka ini masih berada di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah angka 20 persen, dan masih berada di atas angka nasional yaitu 24,4 persen,” kata Suhaemi.
Ia mengimbau seluruh instansi dan mitra terkait, agar dapat bersinergi dan bekerja sama dalam wadah yang telah dibentuk oleh Gubernur Kalteng yaitu Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Prov. Kalteng.
Berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Indonesia Nomor 476/03/KEP/ IpeKB IND/DPP/V/2022 tanggal 21 Mei 2022 tentang Pengesahan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Inonesia Prov. Kalteng masa bakti tahun 2022-2026, ditetapkan Ketua Umum Tri Susatyo, Ketua I Artika Pawardani, Ketua II H. Mas Mansur, Sekretaris Umum Fransiska Yulithe Fitriana, Sekretaris I Linda Herliani, Sekretaris II Driaga Ritama, Bendahara Umum Yulisusilawati, Bendahara I Munirah Sriana dan Bendahara II Merry Damayanti.
Pada kesempatan ini juga, Suhaemi berharap keberadaan DPD IpeKB dapat menjadi mitra strategis Pemprov Kalteng, dalam memperkuat peran para Penyuluh KB untuk menyukseskan program pemerintah di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, termasuk stunting.
Turut hadir Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo, Forkopimda Prov. Kalteng, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Kalteng Muhammad Fitriyanto Leksono dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait serta Koordinator Satgas Percepatan Penurunan Stunting Prov. Kalteng. (red)
