PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Di penghujung tahun 2020, Program Food Estate di Kalteng memasuki babak baru yakni pemeriksaan dan penilaian Dokumen Andal (Analisis Dampak Lingkungan), RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi Rawa Wilayah kerja blok A, B, C dan D (Food Estate) seluas ± 165.000 Hektar.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), Fahrizal Fitri mengungkapkan bahwa pada saatnya kegiatan food estate tepatnya di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, pasti akan membawa dampak-dampak sosial. Namun pihaknya lebih banyak melihatnya dari sisi positifnya.
Dijelaskannya, salah satu perubahan yang terjadi adalah keadaan lokasi itu ada perubahan sistem tata air untuk perkembangan pertanian, kemudian akan ada perubahan ekosistem gambut. Terjadinya gangguan flora dan fauna darat (kawasan lindung) serta perubahan persepsi dari masyarakat,
Hal tersebut disampaikan Fahrizal Fitri diwakili oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Nurul Edy saat menghadiri Rapat Pembahasan Panitia antar Kementrian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian Penyusunan Raperpres Food Estate secara Video Conference di aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Lantai II. Selasa (22/12/2020).
“Ketika nanti di lapangan salah satu kata kunci sangat penting bagi kita semua adalah melakukan koordinasi, komunikasi dan sosialisasi di lapangan sehingga program ini nantinya akan benar-benar bisa berhasil dengan baik,” ungkap Fahrizal Fitri.
Menanggapi persepsi dari masyarakat, menurutnya, ada 2 (dua) hal yang menonjol yang dirasakan bersama, yang pertama yakni trauma kegagalan Program Lahan Sejuta Hektar beberapa tahun yang lalu atas daerah ini. Untuk mengantisipasinya jangan sampai program ini nanti gagal.
Kemudian tantangan kedua yang menonjol adalah bagaimana melakukan sosialisasi mengenai anggapan bahwa nanti yang menjadi sasaran food estate adalah Pemerintah Kalteng mendatangkan transmigrasi dari luar, sehingga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat.
“Kedua hal ini merupakan salah satu dampak dari kegiatan ini ke depannya. Sehingga perlu kita jaga, pelihara bersama dan kita jelaskan kepada masyarakat agar pada gilirannya program ini bisa terlaksana dengan baik serta kerjasama yang solid dari semua pihak yang terkait baik dari Pemerintah (Pusat, Provinsi sampai ke daerah) dan masyarakat,” tegas Fahrizal Fitri.
Rapat ini pada dasarnya merupakan proses dan tahapan-tahapan dari sebuah pembuatan dokumen Andal, baik itu berupa RKL-RPL atas kegiatan rencana Food Estate di Kalteng yang mencakup luasan ±165.000 Hektar di Dua Kabupaten dimana ±100.000 Hektar ada di Kabupaten Kapuas dan ±65.000 Hektar ada di Kabupaten Pulang Pisau. “Seperti kita ketahui bahwa saat ini lahan yang sedang ditanam dan rencana panen sekitar ±10.000 Hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan ±20.000 Hektar ada di Kabupaten Kapuas. Jadi lahan yang baru efektif digarap ada diluasan lahan ±30.000 Hektar. Kita berharap Kalteng dapat menjadi pusat dan ketahanan pangan nasional, dengan tumbuh dan jadinya Food Estate,” pungkas Fahrizal Fitri. (bap/fer)
