Jakarta, jurnalborneo.co.id – Suasana hangat terasa ketika Aliansi Cipayung Plus Kalimantan Tengah duduk bersama Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Syauqie, Rabu (17/9/2025). Agenda utama: mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat dan Perampasan Aset.
Aliansi mahasiswa lintas organisasi—IMM, HMI, PMII, GMKI, PMKRI, hingga KMHDI—menyuarakan keresahan yang mereka sebut bukan sekadar untuk kelompok, melainkan demi kepentingan masyarakat yang kerap terpinggirkan.
Syauqie, yang merupakan wakil rakyat asal Kalimantan Tengah, menyambut aspirasi tersebut. Ia menilai langkah mahasiswa ini bukan sekadar gerakan organisasi, melainkan wujud kepedulian generasi muda terhadap isu fundamental bangsa.
“Ada urgensi yang harus kita sampaikan. Adik-adik dari Kalimantan Tengah hadir dengan aspirasi yang kritis, bukan hanya untuk kelompok, tapi benar-benar untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” kata Syauqie.
Pertemuan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan menjadi tindak lanjut dari aksi massa Cipayung Plus beberapa waktu lalu, di mana mereka telah merumuskan tiga poin tuntutan untuk DPR RI dan empat poin tuntutan untuk DPRD Kalimantan Tengah.
Arif Bayu Basyariman, Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPD IMM Kalimantan Tengah, menegaskan bahwa langkah audiensi ini adalah bagian dari komitmen mahasiswa untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai ke telinga wakil rakyat.
“Hari ini kami hadir menemui Bapak Syauqie bukan sekadar seremonial. Kami membawa keresahan masyarakat dan menuntut DPR untuk segera mengawal pengesahan RUU Masyarakat Adat. Ini bentuk komitmen bahwa suara pemuda tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti di Jakarta saja. Gerakan harus dikawal hingga ke tingkat daerah dan menjadi perhatian nasional.
“Gerakan ini harus kita tuntaskan. Harapan kami, isu masyarakat adat ini jangan hanya jadi wacana, tapi benar-benar menjadi agenda nasional,” tandasnya.
Usai pertemuan, Aliansi Cipayung Plus Kalteng memastikan bahwa perjuangan mereka belum usai. Selanjutnya, mereka akan melanjutkan pertemuan dengan DPRD Kalimantan Tengah sebagai bentuk konsistensi perjuangan.
Langkah berani ini menjadi sinyal kuat: suara mahasiswa dari Bumi Tambun Bungai tak bisa dipandang sebelah mata.(Shah/AHAF).
