PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Rencana kegiatan diskusi bertajuk “Jeda Pimpinan Definitif Jelang Pilkada” yang digelar Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Seruyan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Seruyan disambut baik sejumlah kalangan.
Salah satunya disampaikan Drs H Nurul Edy MSi yang berpendepat diskusi ini sangat relevan dengan kondisi wilayah Kalimantan Tengah yang akan bersiap menggelar Pilkada serentak 2024 mendatang.
Seperti diberitakan sebelumnya, Diskusi “Jeda Pimpinan Definitif Jelang Pilkada” rencananya dilaksanakan di Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, 15 Juni 2022 mendatang.
Diskusi yang digelar dengan konsep paduan offline dan online itu rencananya menghadirkan pembicara nasional dan Kalteng. Di antaranya, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Prof Agus Pramusinto MDA, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja SH LL M, Sekretaris Jenderal KAHMI Nasional Drs H Manimbang Kahariady, Dosen Pascasarjana UMPR Dr HM Yusuf SSos MAP, dan
Dekan FISIP UMPR Irwani SSos MAP.
Tokoh daerah Kalteng yang juga mantan Asisten II (Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Sekratariat Daerah Provinsi Kalteng H Nurul Edy, mengaku menyambut baik rencan diskusi itu.
Dikonfirmasi wartawan Kamis (9/6/2022), Nurul Edy mengatakan, pembahasan masa jeda Pilkada ini sangat positif dilaksanakan sebelum pesta demokrasi itu dilangsungkan sebagai antisipasi berbagai hal yang akan terjadi, terutama terkait pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Menurut mantan aktivis HMI lagi, dari aspek pembicara yang ditampilkan pada diskusi itu sangat kompeten di bidang masing-masing. Kemudian, terdapat pula tokoh KAHMI yang secara organisiasi sejauh ini memiliki banyak kader yang sukses di berbagai bidang termasuk politik dan kepemimpinan lokal.
“Mudah-mudahan nantinya juga ada kesempatan bagi PNS atau pejabat daerah yang sudah purna tugas untuk menyampaikan ide dan pemikirannya terkait tantangan di masa jeda kepemimpinan selama proses Pilkada,” ujar tokoh Kotawaringin yang di awal karir birokrasinya sempat menjadi camat di tiga wilayah Kabupaten Kotim itu.
Nurul Edy berharap, forum diskusi nanti menghasilkan semacam rekomendasi terkait karakteristik figur penjabat kepala daerah yang ideal memimpin di masa jeda Pilkada.
Sosok tersebut, tambahnya, merupakan figur yang profesional, memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif, mengenal atau dikenal di daerah setempat, serta berintegritas tinggi terhadap tugas yang akan diembannya.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan Yulius Setiawan menyebut pihaknya sudah siap menggelar kegiatan diskusi ini bersama KAHMI dan UMPR.
“Persiapan sudah dilakukan dengan baik, tinggal nanti saat pelaksanaan. Untuk tambahan informasi, nantinya akan tampil sebagai narasumber doktor hukum tata negara dari Universitas Andalas Bapak Fahmi sehubungan dengan padatnya jadwal Ketua Bawaslu Republik Indonesia,” tandas Yulius. (Shah)
