PALANGKARAYA, Jurnalborneo.co.id – Tahun 2021 telah dibentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di empat kabupaten di Kalimantan Tengah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi TPAKD se-Kalteng, Senin (13/12/2021).
Rakor digelar terpusat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng. Kegiatan ini digelar secara luring dan daring.
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Edy mengatakan sebanyak empat kabupaten di Kalteng telah membentuk TPAKD, Kabupaten Kapuas, Sukamara, Seruyan, dan Gunung Mas. Tiga dari 4 kabupaten tersebut telah dikukuhkan, namun Kabupaten Gunung Mas belum melakukan pengukuhan.
Edy berharap pengukuhan dapat segera dilaksanakan pada awal tahun 2022 agar program kerja yang telah disusun pada rapat koordinasi tingkat Kabupaten dapat segera terlaksana dengan baik. Dengan terbentuknya 4 Kabupaten pada tahun 2021, maka telah terdapat 8 Kabupaten/ Kota yang telah membentuk TPAKD.
“Saya mengapresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang telah membentuk TPAKD dan menjalankan program sesuai rencana, dan Saya juga menghimbau kepada seluruh Kabupaten yang belum membentuk, untuk segera melakukan pembentukan TPAKD, sebagaimana instruksi melalui surat yang telah kami kirimkan kepada seluruh Bupati yang belum memiliki TPAKD,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Edy berpesan agar dapat terus melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama dalam pelaksanaan program-program TPAKD tahun 2021, yang salah satunya juga dengan pengalokasian anggaran untuk program yang berkaitan dengan percepatan akses keuangan daerah, sehingga inisiasi program bisa berjalan dari seluruh pihak dan meningkatkan efektivitas dari program tersebut.
Lebih jauh Edy juga menyampaikan kondisi pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan terbesar dan menyadarkan semua, bahwa ketersediaan produk/layanan keuangan yang mudah dijangkau di seluruh daerah, menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat kegiatan perekonomian diharapkan masih tetap dapat berjalan, meskipun dalam keterbatasan.
“Disinilah perlunya optimalisasi peran TPAKD”, ucap Wagub.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas TPAKD akhir Tahun 2020 lalu, diminta untuk melakukan cara-cara yang extraordinary, inovatif, dan cepat dalam menjalankan segala kebijakan dan program yang ada.
Edy mengatakan secara umum Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalteng telah mampu mengimplementasikan dengan baik berbagai kegiatan akses keuangan yang menjadi program-programnya, melalui sinergi antar lembaga/instansi.
“Meskipun pandemi Covid-19 menjadi tantangan, TPAKD cukup berhasil dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan,” imbuhnya.
Turut hadir Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng dan Kabupaten/ Kota se-Kaltenv yang menjadi Pengurus dan Anggota TPAKD serta seluruh pengurus dan anggota TPAKD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Kalteng. (red)
