Palangka Raya, jurnalborneo.co.id – Mengantisipasi lonjakan harga jelang Natal dan Tahun Baru (nataru), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Prov. Kalteng bersama BI Kalteng gelar high level meeting, bertempat di Aula Betang Hapakat lantai IV Kantor Perwakilan BI Kalteng, Jumat (8/12/2023). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo.
Saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, Wagub mengatakan perkembangan inflasi Nasional pada Bulan November 2023 secara Year On Year (YoY) mengalami kenaikan, yang sebelumnya 2,56 persen (November 2022) naik menjadi 2,86 persen (November 2023). Sedangkan inflasi Bulan Ke Bulan November 2023 mengalami kenaikan dari 0,17 persen pada bulan sebelumnya naik menjadi 0,38 persen.
“Inflasi di Kalimantan Tengah sempat tinggi di akhir tahun 2022, tapi Alhamdulillah, sepanjang tahun 2023 ini terus membaik. Inflasi gabungan pada bulan November 2023 tercatat sebesar 2,58 persen (yoy), jauh menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6,32% (yoy). Sehingga Kalimantan Tengah termasuk delapan dari 10 Provinsi se-Indonesia dengan tingkat inflasi terendah,” ujarnya.
Sambung Wagub, dalam waktu dekat ini, akan berlangsung perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru). Seiring dengan perayaan tersebut, mobilitas masyarakat umumnya akan mengalami peningkatan, hal ini akan berdampak pada peningkatan permintaan beberapa komoditas, khususnya pada kelompok transportasi.
“Menyikapi kondisi tersebut, kita selaku Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan seluruh komponen yang ada di Kalimantan Tengah tentunya harus melakukan berbagai langkah sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi inflasi di Kalimantan Tengah, khususnya bahan pokok,” bebernya.
Wagub meminta agar TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Satgas Pangan melakukan langkah-langkah antisipatif guna menjaga terjadinya kenaikan/lonjakan harga-harga menjelang nataru, diantaranya informasi dari Ketua TPID Kabupaten/Kota terkait kondisi perkembangan harga komoditas bahan pokok di daerah dan strategi serta upaya yang telah dan akan dilakukan; melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap kecukupan stok barang kebutuhan pokok dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar; dan mengembangkan sentra produksi komoditas tertentu yang bergejolak.
“Saya juga meminta agar melakukan kajian menyeluruh terhadap dampak atau konsekuensi atas kebijakan dalam menaikan tarif jasa layanan publik yang berada dalam kewenangannya sehingga tidak mendorong peningkatan inflasi lebih lanjut, dan juga terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak sehingga ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha terkait kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,” sebutnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TPID Prov. Kalteng H. Nuryakin menyampaikan dalam laporannya, TPID Prov. Kalteng telah melakukan beebrapa upaya pengendalian inflasi, yaitu turun ke pasar dan sentra produksi guna memastikan kecukupan stok dan ketersediaan bapok yang terjangkau bagi masyarakat; melaksanakan operasi pasar dan/atau pasar murah sesuai harga acuan Pemerintah untuk memberikan akses pangan murah bagi masyarakat di daerah masing-masing; dan mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi daerah.
“Selanjutnya, mengawal kelancaran distribusi bapok ke pasar-pasar rakyat di wilayah masing-masing, berkoordinasi dengan Satgas Pangan serta pihak terkait lainnya, serta melaksanakan kegiatan Bazar Pangan dan Pasar Penyeimbang Bersubsidi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Kalteng, Magfur, mengatakan sampai dengan bulan November ini, Provinsi Kalteng masih bisa mengendalikan inflasi pada level yang cukup rendah.
“Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa di tengah-tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi,” ungkapnya singkat.
Nampak hadir, unsur Forkopimda, para Staf Ahli Gubernur, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, serta Tim TPID Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalteng. (red)
