Jakarta, jurnalborneo.co.id – Pemerintah menegaskan akan fokus pada evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul serangkaian insiden keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah. Evaluasi dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga dengan menekankan penguatan standar keamanan pangan serta peningkatan kapasitas dapur penyedia.
Langkah cepat diambil melalui penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu, audit menyeluruh terhadap seluruh dapur penyedia MBG di tingkat kabupaten dan kota sedang berlangsung guna memastikan keamanan konsumsi publik tetap terjaga.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem daripada penghentian program. Ia menegaskan, fokus utama pemerintah adalah menjaga keberlangsungan program MBG agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Kami menutup sementara SPPG yang bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di daerah yang terdampak, tetapi di seluruh wilayah pelaksanaan MBG. Semua harus diperiksa secara menyeluruh. Tujuannya bukan untuk menghentikan program, melainkan untuk memastikan bahwa setiap penyedia makanan mematuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Program ini sangat penting bagi kesejahteraan gizi anak-anak, sehingga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers penanggulangan KLB keracunan makanan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan langkah tegas lembaganya terhadap pelanggaran SOP keamanan pangan serta pentingnya pengawasan berlapis terhadap penyedia makanan. Ia menjelaskan bahwa BGN akan memperkuat mekanisme audit, pelatihan tenaga dapur, dan sistem pelaporan cepat di setiap daerah pelaksana program.
“Dari 45 dapur yang kami audit, 40 dapur kami nyatakan ditutup sementara hingga seluruh proses investigasi dan perbaikan fasilitas selesai dilakukan. Kami ingin memastikan seluruh penyedia MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan nasional. Setelah perbaikan, kami akan melakukan evaluasi ulang secara ketat sebelum dapur tersebut diizinkan beroperasi kembali. Ini bukan semata soal administrasi, tapi tentang keselamatan dan kesehatan peserta program,” tegasnya.
Kasus keracunan massal di beberapa daerah, termasuk di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, menjadi pemicu utama langkah evaluatif ini. Data sementara menunjukkan ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Pemerintah daerah bersama BGN kini tengah melakukan investigasi terhadap sumber bahan pangan serta proses distribusinya.
Di sisi lain, Aliansi Suara Ibu Indonesia di Yogyakarta juga menggelar aksi damai menuntut evaluasi menyeluruh atas program MBG, menyuarakan kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan pangan anak. Pemerintah menghargai aspirasi tersebut, namun mengingatkan agar isu MBG tidak dipolitisasi demi menjaga fokus pada peningkatan mutu dan perlindungan penerima manfaat.
Pemerintah berkomitmen melaksanakan langkah lanjutan yang akan difokuskan pada pelatihan ulang tenaga dapur, audit sanitasi fasilitas, serta peningkatan sistem pengawasan berbasis daerah. Pemerintah juga berkomitmen menjaga transparansi hasil investigasi agar publik mendapatkan informasi akurat dan terpercaya. (shah/rls)
