PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kalteng cukup baik, walaupun dalam kondisi pandemi Prov. Kalteng sempat menurun pertumbuhan ekonominya pada TW I tahun 2020 yakni sebesar -1,40 %, namun Kalteng dapat cepat bangkit sehingga pertumbuhan ekonomi pada TW I tahun 2021 naik sebesar 3,40 % dan kembali meningkat 7,32% pada TW I tahun 2022.
Hal ini disampaikan melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo saat membuka secara resmi Focus Group Discussion (FGD) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Prov. Kalteng TA. 2022. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid, digelar terpusat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (5/8/2022).
“APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD”, tutur Wagub H. Edy Pratowo.
Edy berharap melalui kegiatan FGD ini dapat mendorong optimalisasi pengelolaan APBD Prov. Kalteng, agar dapat berjalan semakin efektif, efisien, dan juga tepat sasaran, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Sebagaimana diketahui, Prov. Kalteng mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI H. Joko Widodo untuk melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas guna turut mendukung ketahanan pangan nasional serta menjadi provinsi penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur.
Disamping hal tersebut, selain meningkatkan pendapatan daerah melalui pengeloaan hasil Sumber Daya Alam dari sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor potensial lainnya. Saat ini Provinsi Kalimantan Tengah juga sedang melakukan pengembangan kawasan tambak udang vaname atau shrimp estate di Kabupaten Sukamara.
“Sebagai Provinsi Penyangga IKN, Provinsi Kalimantan Tengah terus berbenah salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga aksesibilitas pada seluruh daerah di Kalimantan Tengah dapat terlalui melalui jalur darat,” ungkap Edy.
Diutarakan lebih lanjut oleh Edy, bahwa pendapatan daerah Prov. Kalteng sebesar Rp5,1 triliun lebih, dengan PAD sebesar Rp2,5 triliun lebih, pendapatan transfer Rp2,6 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 1 miliar lebih. Sedangkan jumlah untuk belanja daerah sebesar Rp5,1 triliun lebih, dengan belanja operasional Rp3,1 triliun lebih, belanja modal Rp1 triliun lebih, belanja tidak terduga Rp256 miliar lebih, belanja transfer sebanyak Rp749 miliar lebih. Selanjutnya, untuk pembiayaan daerah penerimaan pembiayaan sebesar Rp235 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp210 miliar lebih.
“Menjadi harapan kita bersama diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mewujudkan Kalteng maju, mandiri dan adil untuk segenap kesejahteraan masyarakat menuju Kalteng Makin Berkah,” tutup Edy.
Sementara Sekretaris Daerah Prov. Kalteng H. Nuryakin dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini berangkat dari suatu pemikiran yaitu bahwa penyusunan dokumen APBD diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kalteng.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan anggaran daerah harus dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,” tutur H. Nuryakin.
Nuryakin mengatakan diharapkan FGD tentang APBD Prov. Kalteng TA. 2022 dapat menghasilkan gambaran tentang penyusunan dokumen APBD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
FGD tentang APBD Prov. Kalteng TA. 2022 dihadiri sejumlah narasumber diantaranya Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Asteria Primanto Bhakti yang memaparkan terkait pembagian perimbangan keuangan daerah yang berkeadilan bagi daerah pengahasil SDA, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Agus Fatoni yang memaparkan terkait perencanaan daerah yang efektif dan efisien untuk kemakmuran rakyat, Deputi III Koordinasi dan Supervisi KPK RI Bahtiar Ujang yang memaparkan terkait pencegahan penyalahgunaan keuangan daerah pada proyek-proyek daerah, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Kalteng Bambang Ari Setiono yang memaparkan terkait penggunaan anggaran daerah yang efektif serta Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP Iwan Herniwan yang memaparkan terkait implementasi percepatan Katalog Loka Prov. Kalteng.
Hadir juga Wakil Ketua DPRD Prov. Kalteng H. Abdul Razak, Forkopimda Prov. Kalteng, Auditor Ahli Utama Inspektorat Prov. Kalteng H. Sapto Nugroho, Ketua DPRD beserta Ketua Banggar DPRD Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se- Kalteng, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. (red)
