PALANGKA RAYA, JurnalBorneo.co.id – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Jimmy Carter, mendorong berbagai program pembangunan, khususnya proyek dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terlaksana secara transparan dan akuntabilitas yang tinggi.
Diharapkan melalui transparansi ini juga membuat keterlibatan berbagai elemen masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program maupun proyek yang berasal dari pemerintah daerah.
“Pemda harus bisa memastikan bahwa semua proyek pembangunan dilaksanakan dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi,” ucapnya.
Legislator daerah pemilihan IV meliputi Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya ini meminta, pengawasan dari publik atau berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan sangat diperlukan. Sebab, pengawasan itu bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana pembangunan yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
Jimmy mengatakan, dengan adanya peran bersama pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat berdampak pada kemajuan signifikan dalam pembangunan di Kalteng yang lebih inklusif dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan, pembangunan yang merata hanya dapat tercapai apabila semua pihak turut serta berpartisipasi secara aktif.
Sekalipun, pemerintah memiliki peran kunci dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan. Swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang sama pentingnya. (red)
