KUALA PEMBUANG, Jurnalborneo.co.id- Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berencana membentuk Tim Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di wilayah setempat, sehingga penyalurannya bisa maksimal.
“Kita akan bentuk tim pansus agar bisa ikut serta dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi, sehingga bisa lebih tepat sasaran penyalurannya,” Kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo di Kuala Pembuang, Minggu.
Dia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak sesuai aturan terkait dengan pendistribusian BBM subsidi, sehingga pengawasannya bisa lebih maksimal. Langkah ini diharapkan dapat mencegah sesuatu yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Selain itu juga untuk mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya penyesuaian harga BBM subsidi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Tim Pansus ini akan dibentuk apabila kasus atau permasalahan BBM subsidi di wilayah setempat kembali terjadi. Saat ini memang persoalan tersebut sudah diatasi secara bertahap, diharapkan penyaluran BBM bersubsidi tersebut bisa terus berjalan lancar.
“Kalau sewaktu-waktu keributan masalah BBM subsidi ini kembali terjadi, kita akan bentuk Pansus untuk menyelidiki indikasi-indikasinya,” ungkapnya.
Dia menyampaikan, hal ini merupakan salah bentuk komitmen pengawasan yang pihaknya lakukan terhadap pendistribusian BBM subsidi di wilayah setempat. DPRD menginginkan distribusi BBM subsidi bisa berjalan baik dan sampai kepada konsumen yang betul-betul berhak menerima.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menambahkan untuk para distributor BBM bersubsidi diharapkan benar-benar menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Jangan sampai penyalurannya tidak tepat sasaran karena menyebabkan BBM bersubsidi tersebut sulit untuk didapatkan masyarakat.
“Penyalurannya harus tepat, jangan sampai disalurkan kepada orang yang tidak tepat hal tersebut yang menyebabkan BBM bersubsidi tersebut sulit didapatkan karena penyaluran tidak tepat sasaran,” demikian Eko.Mat
