Palangka Raya-jurnalborneo.co.id
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalimantan Tengah menerima Kunjungan Kerja Reses Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang. Pertemuan yang membahas percepatan akses internet dan literasi digital ini dilaksanakan di Aula Kanderang Tingang Diskominfosantik Kalteng, Senin (5/1/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfosantik Kalteng Rangga Lesmana, didampingi oleh pejabat Eselon III, IV, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
Dalam paparannya, Kepala Diskominfosantik Kalteng menyampaikan update terkait penanganan wilayah blind spot. Ia menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi melalui program Gubernur Kalteng terus berupaya melakukan percepatan digitalisasi, khususnya di sektor pelayanan publik desa.
“Saat ini kami terus mengajukan permohonan melalui aplikasi Signal. Per 2 Januari 2026, total yang kami usulkan ada 203 titik. Selain itu, Diskominfosantik juga telah menyebar 376 unit Starlink untuk kantor desa, sehingga pelayanan pemerintahan di tingkat desa sebenarnya sudah 100 persen online,” ungkap Kadis Kominfosantik.
Namun, Kadis Rangga Lesmana mengakui masih terdapat tantangan besar dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) oleh operator seluler di wilayah Kalteng yang luas. Kendala hitungan bisnis (Business to Business) seringkali menjadi hambatan jika tidak ada subsidi pemerintah, mengingat biaya operasional yang tinggi di area pedalaman.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi I Andina Theresia Narang, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi Kalteng di tingkat pusat. Sebagai mitra kerja Kemkomdigi, Andina membawa kabar baik bahwa pada tahun 2026, Kalteng mendapatkan alokasi 50 titik Akses Internet (AI) dari Kemkomdigi.
“Pada tahun 2026 ini kita mendapatkan 50 akses internet. Sebarannya ada di Kabupaten Kapuas, Murung Raya, Seruyan, Lamandau, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Fokusnya diberikan untuk sekolah, Koramil, dan kantor pelayanan desa,” jelas Andina.
Legislator asal Kalteng ini juga menyoroti masalah BTS yang sudah terbangun namun tidak memiliki sinyal atau tidak fungsional. Ia meminta Diskominfosantik untuk segera menyuplai data blind spot dan data BTS bermasalah secara mendetail agar bisa langsung dikomunikasikan kepada Dirjen Bakti Kemkomdigi tanpa birokrasi yang berbelit.
“Saya minta datanya, Pak. Kalau lewat birokrasi biasa mungkin butuh waktu lama. Sebagai wakil rakyat, saya bisa sampaikan langsung ke Ibu Dirjen agar segera dicarikan solusi. Kita harus pastikan anggaran yang turun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain infrastruktur, diskusi juga menyinggung isu krusial mengenai literasi digital. Andina menyoroti bahaya konten negatif, judi online (Judol), dan pinjaman online (Pinjol) ilegal yang mulai menyasar generasi muda dan anak-anak. Ia mendorong adanya regulasi perlindungan anak di ranah digital (PP Tunas) serta pengawasan orang tua yang lebih ketat.
Menyambut hal ini, Diskominfosantik Kalteng menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi menggelar kegiatan literasi digital secara masif yang menyasar ribuan peserta secara daring di berbagai kabupaten/kota. Sinergi antara Pemprov Kalteng dan DPR RI ini diharapkan dapat mewujudkan ruang digital yang aman, produktif, dan mampu menciptakan generasi muda Kalteng yang berdaya saing.
Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran Diskominfosantik Kalteng dengan Anggota DPR RI beserta rombongan.(red)
