KUALA PEMBUANG, Jurnalborneo.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Masfuatu kembali mengingatkan kepada pemerintah setempat melalui instansi terkaitnya supaya memprioritaskan bidang infrastruktur dalam program pembangunan daerah setempat.
“Peningkatan infrastruktur ini harus bisa dijadikan skala prioritas pembangunan di Bumi Gawi Hantantiring ini, sehingga bisa membawa kemajuan bagi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Masfuatun di Kuala Pembuang, Rabu.
Menurut dia, saat ini masih banyak tugas Pemkab Seruyan, khususnya dalam pembenahan infrastruktur. Dia mencontohkan, jalan negara yang merupakan akses utama masyarakat antar kecamatan di kabupaten setempat perlu dimaksimalkan pembangunannya.
Apabila infrastruktur jalan tersebut bisa ditingkatkan pembangunannya dan akses bisa lancar tentu akan sangat berdampak baik terhadap pembangunan daerah. Jalan merupakan akses yang sangat dekat jika dibandingkan harus memutar melewati Kabupaten Kotawaringin Timur.
“Kami minta Pemkab Seruyan lebih mengedepankan pembangunan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, karena kita tahu kalau jalannya susah dilewati banyak masyarakat yang melalui kabupaten tetangga dan hal tersebut jaraknya sangat jauh harus mengeliling terlebih dahulu,” ungkapnya.
Lanjut dia, apabila akses di jalan tersebut lancar maka masyarakat Seruyan akan terbantu karena aksesnya lebih dekat dibanding jika melewati Kotim.
Dia menyampaikan, dengan infrastruktur yang baik, roda perekonomian masyarakat bisa berjalan stabil. Banyaknya sektor ekonomi masyarakat yang tidak berjalan maksimal itu salah satu faktor penyebabnya yakni akses jalan penghubung antar desa atau kecamatan yang tidak mendukung.
“Kami sangat berharap agar Pemkab Seruyan bisa memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan negara, jalan penghubung antar desa, jalan-jalan dan lain sebagainya, karena ini juga merupakan salah satu aspirasi dari masyarakat,” harapnya.
Dia menambahkan, pembangunan tersebut memerlukan anggaran yang cukup banyak. Apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tentu akan kesulitan, sehingga perlu adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi.AH
